REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI --- Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami mengatakan pernyataan Menteri Warisan Israel Amihai Eliyahu tentang opsi untuk melakukan serangan nuklir ke Jalur Gaza, dapat dilihat sebagai konfirmasi bahwa Israel memang memiliki senjata nuklir.
"Seorang pejabat rezim Israel sekali lagi mengakui bahwa negaranya memiliki senjata nuklir. Dan yang lebih penting lagi, dengan mengancam orang-orang yang tertindas dan tak berdosa di Jalur Gaza, rezim ini menantang prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB," kata Eslami dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), Rabu (8/11/2023).
Menurut dia, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan terutama direktur jenderalnya harus mengambil sikap independen terhadap masalah ini.
"Ada kebutuhan untuk segera mengutuk ancaman-ancaman ini, mengklarifikasi potensi konsekuensinya dan memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang insiden tersebut," ujarnya.
Beberapa negara dan kepala pemerintah telah mengutuk pernyataan menteri Israel tersebut. "Organisasi internasional, termasuk Badan Nuklir PBB IAEA, juga harus berhenti berdiam diri dalam menghadapi pernyataan seperti itu, yang mengancam keamanan global," kata Eslami menekankan.
Pada Ahad 5 November, seorang penyiar radio Kol Barama yang mewawancarai Eliyahu bertanya kepada pejabat tersebut di udara apakah bom nuklir harus dijatuhkan di Gaza. Sebagai tanggapan, menteri Israel itu mengatakan, "Itu adalah salah satu kemungkinan."
Pejabat itu kemudian mencatat bahwa, "jelas bagi setiap orang waras bahwa pernyataan bom nuklir itu adalah sebuah metafora," tetapi Israel "jelas perlu memberikan respons yang kuat dan tidak proporsional terhadap terorisme."
Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menskors Eliyahu dari partisipasi dalam rapat kabinet dan menolak pernyataannya tentang opsi penggunaan senjata nuklir di Gaza sebagai "tidak berdasar pada kenyataan."
Beberapa negara Timur Tengah, yaitu Qatar, Arab Saudi dan Suriah, sebelumnya mengecam pernyataan Eliyahu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyesalkan pernyataan tersebut dan sikap Israel atas menteri itu.
Dalam sebuah pernyataan Kerajaan Saudi bahwa "tidak segera memecat menteri tersebut dari pemerintahan dan cukup dengan membekukan keanggotaannya mencerminkan tingkat ketidakpedulian terhadap semua standar dan nilai kemanusiaan, moral, agama dan hukum dalam pemerintahan Israel."
Ikuti Whatsapp Channel Republika