Kamis 09 Nov 2023 10:09 WIB
Sebulan Genosida Gaza

Negara-Negara Berkembang Ini Berani Menarik Dukungan Hingga Putus Hubungan dengan Israel

Beberapa negara Amerika Latin telah mengambil sikap tegas dalam mendukung Palestina

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina
Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Israel dibuat meradang oleh beberapa negara yang bersuara keras atas serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023. Beberapa negara Amerika Latin telah mengambil sikap tegas dalam mendukung Palestina dengan memutuskan hubungan diplomatik atau mengutuk keras dengan pemanggilan duta besar.

Bolivia, Cile, dan Kolombia melakukan serangkaian langkah diplomatik untuk memprotes operasi militer Israel terhadap Hamas di Gaza. Bolivia menjadi negara pertama yang memutuskan hubungan diplomatik pada 1 November.

Baca Juga

Sedangkan Cile dan Kolombia memanggil kembali duta besar mereka untuk Israel pada 31 Oktober di tengah kritik atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Usai tindakan itu Israel langsung memberikan peringatan dan meminta mereka berada di sisinya.

“Israel mengharapkan Kolombia dan Cile mendukung hak negara demokratis untuk melindungi warga negaranya, dan menyerukan pembebasan segera semua korban penculikan, dan tidak bersekutu dengan Venezuela dan Iran dalam mendukung terorisme Hamas,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

Presiden Cile Gabriel Boric menyebut warga sipil yang tidak bersalah adalah korban utama serangan Israel. “Umat manusia tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri melalui ikatan yang tidak manusiawi," katanya.

Presiden Kolombia Gustavo Petro bersikap lebih blak-blakan dengan membagikan banyak pesan di media sosial yang mengecam tindakan Israel. “Ini disebut genosida; mereka melakukannya untuk mengusir rakyat Palestina dari Gaza dan mengambil alihnya,” tulis Petro di X.

“Kepala negara yang melakukan genosida adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya.

Langkah diplomatik yang dilakukan ketiga negara Amerika Selatan yang dipimpin oleh para pemimpin sayap kiri, terjadi ketika negara-negara lain di wilayah tersebut meningkatkan kritik mereka terhadap aktivitas militer Israel. Argentina mengkritik serangan Israel di kamp pengungsi Jabaliya.

“Argentina dengan tegas mengutuk serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober dan mengakui hak Israel atas pertahanan sahnya. Namun, tidak ada yang bisa membenarkan pelanggaran hukum humaniter internasional dan kewajiban melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata,” kata Kementerian Luar Negeri Argentina.

Pernyataan Argentina muncul beberapa jam setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Israel untuk mengakhiri pemboman di Gaza. “Kami melihat, untuk pertama kalinya, sebuah perang yang mayoritas korbannya adalah anak-anak. Hentikan! Demi Tuhan, berhentilah!”  tulis Lula di media sosial X.

Sedangkan Presiden Honduras Xiomara Castro mengumumkan  menarik duta besarnya dari Israel dalam pernyataan yang diposting ke X. Negara Amerika tengah ini mengutip situasi kemanusiaan serius yang diderita penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza sebagai alasan keputusan Castro.

“Honduras dengan penuh semangat mengutuk genosida dan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang diderita warga sipil Palestina di Jalur Gaza,” ujar Kementerian Luar Negeri Honduras.

Tapi mengapa negara-negara Amerika Latin ini satu suara dalam mendukung Palestina? Dalam sebuah analisis yang diterbitkan oleh Elcano Royal Institute di Spanyol, para ahli menemukan, selama krisis saat ini, negara-negara yang mendukung Palestina cenderung memiliki pemimpin sayap kiri. Sementara pemerintahan yang dipimpin sayap kanan menyuarakan solidaritas terhadap Israel.

Mengenai peran para pemimpin sayap kiri,  analis senior International Crisis Group Elizabeth Dickinson dikutip dari Anadolu Agency mengatakan, di Amerika Latin memiliki generasi baru pemimpin sayap kiri yang tidak hanya berhaluan kiri tetapi juga cukup kuat dalam isu-isu hak asasi manusia ke panggung global. “Ada kesamaan pemikiran bahwa, secara global, diplomasi adalah jalan ke depan," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement