REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan, negaranya menolak pendudukan jangka panjang Jalur Gaza oleh Israel. Sebelumnya Amerika Serikat (AS) sudah terlebih dulu menyampaikan hal tersebut.
Cleverly mengungkapkan, Israel, tak dapat dihindari, akan mengawasi keamanan di Jalur Gaza pasca pertempuran dengan Hamas usai. Namun dia menekankan, Inggris menolak jika hal tersebut dilakukan dalam rentang waktu lama.
“Kami tidak ingin melihat pendudukan militer yang berkelanjutan atau jangka panjang di Gaza. Kami tidak berpikir hal itu akan memfasilitasi perdamaian. Kami ingin melihat transisi menuju kepemimpinan sipil Palestina yang damai secepat mungkin,” ujar Cleverly dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya, Kamis (9/11/2023).
Dia yakin pasukan Israel pada akhirnya akan meninggalkan Gaza. Cleverly berpendapat, kehadiran militer di Gaza bukanlah kepentingan Israel. “Adalah kepentingan Israel untuk memiliki hubungan damai dengan rakyat Palestina. Saya pikir Israel berkepentingan untuk memiliki negara Palestina yang berkomitmen terhadap perdamaian,” ucapnya.
Cleverly percaya, konflik Israel-Palestina hanya akan berakhir jika Israel merasa aman di dalam perbatasannya dan Palestina mempunya masa depan yang baik serta positif untuk diusahakan. “Inggris ingin melihat resolusi yang parmanen dan damai – yang mewujudkan negara Israel yang aman dan negara Palestina yang damai,” ujarnya.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada Senin (6/11/2023) lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutarakan rencananya untuk mengontrol keamanan di Gaza setelah pertempuran dengan Hamas usai. “Saya pikir Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab keamanan tersebut,” ucapnya.
Namun gagasan Netanyahu ditolak AS. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Israel tidak boleh menduduki kembali Gaza. “Gaza tidak bisa terus dipimpin oleh Hamas. Jelas juga bahwa Israel tidak bisa menduduki Gaza. Kenyataannya saat ini mungkin diperlukan masa transisi setelah konflik berakhir, tapi rakyat Palestina harus menjadi pusat pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Blinken, Rabu (8/11/2023).
“Kami sangat jelas tidak ada pendudukan kembali (Gaza oleh Israel), sama seperti kami sangat jelas tidak akan melakukan perpindahan terhadap penduduk Palestina,” tambah Blinken.
Israel merebut dan menduduki Gaza pasca berakhirnya Perang Arab-Israel 1967. Namun pada 2005, Israel memutuskan menarik diri dari wilayah tersebut. Ketika Hamas mengambil alih pemerintahan di Gaza pada 2007, Israel mulai memberlakukan blokade yang berlangsung hingga kini.
Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, hingga Kamis kemarin, jumlah warga Gaza yang terbunuh sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai 10.790 jiwa. Lebih dari 4.300 di antaranya merupakan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 26 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika