REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah sakit dan fasilitas medis terjebak selama perang Israel di Gaza. Para pejabat Palestina mengatakan, 22 rumah sakit dan 49 pusat kesehatan telah berhenti beroperasi karena serangan udara dan keputusan Israel untuk menghentikan semua pasokan bahan bakar dan listrik ke wilayah tersebut sejak 9 Oktober.
Rumah sakit terbesar di Gaza, al-Shifa, dikepung oleh tank-tank Israel, sehingga menyebabkan nasib ribuan orang yang terjebak di dalamnya tidak diketahui. Timbul pertanyaan mengenai fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya pada rumah sakit dalam perang saat ini.
Sejak Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada Januari 2006, Israel telah berulang kali mengklaim bahwa fasilitas sipil di Gaza, seperti universitas, sekolah dan, yang paling penting, rumah sakit, adalah tempat persembunyian Hamas dan senjata mereka. Pemerintah Israel belum memberikan bukti nyata untuk mendukung klaim tersebut, tapi mereka telah berulang kali menggunakan dalih tersebut untuk membenarkan pengeboman terhadap fasilitas sipil.
“Fakta ini merupakan kontroversi, dan dalam hal ini, Israel tidak memiliki sedikit pun bukti bahwa hal tersebut benar,” kata pengacara hak asasi manusia, Noura Erakat kepada Middle East Eye.
Erakat berbicara tentang "doktrin Dahiya", yang terbentuk setelah perang Israel dengan Hizbullah di Lebanon pada 2006. Strategi militernya melibatkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang bermusuhan dengan Israel untuk menghukum musuh-musuhnya, seperti yang dilakukan negara tersebut terhadap pinggiran Kota Dahiya di Beirut saat itu. Menurut Erakat, doktrin tersebut pada dasarnya mengubah sasaran sipil menjadi sasaran militer.
"Kita melihat munculnya kerangka perlindungan manusia, dari tahun 2006 hingga sekarang," ujar Erakat, merujuk pada tuduhan Israel terhadap Hamas yang menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dalam pengeboman di Jalur Gaza.
Meskipun doktrin itu sendiri tidak disebutkan oleh pejabat Israel mana pun, seruan untuk hukuman kolektif sering terjadi. Menariknya, pada 13 Oktober, Presiden Israel Isaac Herzog mengklaim bahwa seluruh bangsa bertanggung jawab atas tindakan Hamas. Dia mengatakan, warga Palestina bisa saja memberontak melawan kelompok Hamas.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 9 Oktober, mengklaim bahwa pasukannya sedang berurusan dengan "hewan manusia". Pernyataan ini dilontarkan ketika Israel mengumumkan bahwa mereka memperketat pengepungannya di Jalur Gaza. Baru-baru ini, Menteri Pertanian Israel Avi Dichter mengatakan, operasi militer di Gaza akan mengakibatkan semacam peristiwa Nakba, yang mengacu pada perpindahan massal warga Palestina setelah berdirinya Israel pada 1948.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan para menterinya untuk memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati ketika membahas perang tersebut. Di tengah pernyataan ini, para pejabat Israel terus mengulangi klaim mereka tentang keberadaan terowongan Hamas di bawah rumah sakit. Bahkan mereka mengatakan, Hamas memiliki markas besar di bawah Rumah Sakit al-Shifa.
Al-Shifa adalah rumah sakit terbesar di Palestina. Rumah sakit ini menawarkan berbagai layanan yang sulit ditemukan di wilayah Gaza lainnya. Sejak 7 Oktober, Kementerian Kesehatan telah menggunakan gedung tersebut untuk mengadakan konferensi pers yang memberikan informasi terkini mengenai jumlah korban tewas warga Palestina. Kementerian tidak dapat memperbarui jumlahnya sejak pengepungan rumah sakit oleh Israel dimulai minggu lalu.
Israel berharap dapat mencapai tujuan strategisnya dengan mengambil alih rumah sakit tersebut. Sementara kompleks medis itu beserta para pengungsi dan korban luka di dalamnya, menjadi simbol penderitaan yang lebih luas dalam perang ini.
“Rumah sakit memiliki perlindungan khusus berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa kelompok bersenjata menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer," ujar Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina, Omar Shakir.
Sebelum eskalasi terbaru ini, pasukan Suriah dan Rusia menggunakan argumen serupa untuk membenarkan penargetan mereka terhadap rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di Suriah. Pasal 19 Konvensi Jenewa menetapkan bahwa unit-unit layanan kesehatan dalam keadaan apa pun tidak boleh diserang, namun harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Selain itu, Israel diakui sebagai kekuatan pendudukan di Tepi Barat dan Gaza. Pasal 56 konvensi tersebut menyatakan, sejauh sarana yang tersedia, Kekuasaan Pendudukan mempunyai tugas untuk menjamin dan memelihara, dengan kerja sama otoritas nasional dan lokal, fasilitas dan layanan medis dan rumah sakit, kesehatan masyarakat dan kebersihan di wilayah pendudukan.
Shakir mengatakan, rumah sakit kehilangan status keamanannya jika digunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap musuh. Human Rights Watch, sejauh ini, tidak menemukan bukti adanya kondisi yang termasuk dalam setangan ini.
“Bahkan jika standar tertentu telah dipenuhi, rumah sakit tidak bisa menjadi zona bebas kebakaran,” ujar Shakir, seraya menambahkan bahwa warga sipil yang tidak mengungsi tetap mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum kemanusiaan internasional.
Shakir menambahkan, serangan terhadap rumah sakit terjadi bersamaan dengan penargetan infrastruktur sipil lainnya di wilayah kantong yang terkepung. Termasuk kamp pengungsi, sekolah, fasilitas PBB, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja.
“Saya pikir memahami serangan terhadap rumah sakit dalam konteks serangan yang jauh lebih besar dan cukup metodis terhadap infrastruktur sipil adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak terjadi sendirian," ujar Shakir.
Mimpi terburuk sektor kesehatan....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
