REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan Jalur Gaza dan Tepi Barat harus di bawah pemerintahan Otoritas Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir.
"Kami mendambakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus disatukan kembali dalam satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah pemerintahan Otoritas Palestina, sambil kita semua bekerja untuk solusi dua negara," kata Biden dalam opini di surat kabar the Washington Post, Jumat (18/11/2023).
"Tidak boleh ada pengusiran paksa warga Palestina di Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali atau blokade dan tidak ada pengurangan wilayah," tambah Biden.
Ia menggunakan artikel opininya untuk menjawab pertanyaan apa yang AS inginkan dari Gaza setelah konflik berakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempermasalahkan rencana Biden mendorong Otoritas Palestina memerintah Gaza.
"Saya kira bentuk Otoritas Palestina saat ini tidak mampu menerima tanggung jawab untuk Gaza setelah kami berperang dan melakukan semua ini, untuk menyerahkannya pada mereka," kata Netanyahu dalam konferensi pers.
Seblumnya Netanyahu mengatakan Israel harus mempertahankan "seluruh tanggung jawab militer" di Gaza untuk "masa yang akan datang."
Otoritas Palestina memerintah Tepi Barat dan Gaza tapi tersingkir dari kantong pemukiman padat penduduk itu setelah perang saudara singkat dengan Hamas pada 2007 lalu.
Biden juga mengatakan AS mempersiapkan untuk mengeluarkan larangan visa pada "ekstremis" yang menyerang warga sipil di Tepi Barat. Kekerasan pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sejak serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.
"Saya menekankan pada pemimpin-pemimpin Israel kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan orang-orang yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggung jawaban," katanya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Biden untuk menekan Israel menghentikan kekerasan terhadap Palestina.
"Saya juga meminta anda segera mengintervensi untuk menghentikan serangan pasukan Israel dan terorisme yang dilakukan pemukim terhadap rakyat kami di Tepi Barat dan Yerusalem yang menandakan ledakan segera terjadi," kata Abbas dalam pidato khusus yang siarkan televisi Palestina.
Tepi Barat yang dihuni 3 juta warga Palestina dan setengah juta pemukim Yahudi mengalami konflik selama 18 bulan terakhir. Masyarakat dunia khawatir dengan meningkatnya kekerasan setelah serangan 7 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika