“Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah,” ujar Biden.

Biden menambahkan, setelah perang selesai, suara rakyat Palestina dan aspirasi mereka harus disuarakan, termasuk mendirikan pusat pemerintahan pascakrisis di Gaza. Awal pekan ini, presiden AS dan dua anggota kabinetnya dituntut karena bersekongkol dengan genosida di Gaza.

Pengaduan federal (PDF) diajukan terhadap Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Pengaduan itu menuduh Biden dan pejabatnya gagal terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung di pemerintah Israel. Mereka dinilai gagal mencegah genosida di Gaza.

Pengaduan tersebut mencatat bahwa Washington adalah sekutu terdekat dan pendukung terkuat Israel. Washington juga menjadi penyedia bantuan militer terbesar kepada Israel. Israel menjadi penerima kumulatif terbesar bantuan luar negeri AS sejak Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, AS dapat memberikan efek jera terhadap pejabat Israel yang kini melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.

Pekan ini polisi yang mengenakan perlengkapan antihuru-hara terlibat bentrok dengan para demonstran yang menyerukan gencatan senjata di luar markas besar Komite Nasional Partai Demokrat di Washington, DC. 

Protes terjadi sehari setelah ribuan pengunjuk rasa pro-Israel berkumpul di National Mall sambil memegang plakat bertuliskan, “Biarkan Israel menyelesaikan pekerjaannya”, “Dari sungai hingga laut, hanya Israel yang akan Anda lihat” dan “Tidak ada gencatan senjata”.

Setidaknya 12 ribu orang, termasuk 5.000 anak-anak, telah meninggal dunia dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Sementara Israel mengklaim jumlah korban tewas akibat serangan Hamas di pihak mereka mencapai sekitar 1.200 orang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika