REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, menyampaikan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi jembatan untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina.
“Mengingat memang bahwa salah satu yang pada saat ini menjadi agenda utama kita adalah bagaimana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia,” jelas Pahala Mansury, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Selain itu, menurut Pahala, Presiden Jokowi juga menekankan upaya setiap pihak untuk memastikan masyarakat di Gaza dapat menerima bantuan. Jokowi juga menekankan pentingnya menghentikan konflik melalui gencatan senjata.
“Kemudian yang kedua adalah memastikan adanya bantuan yang cukup, itu bisa masuk ke dalam area atau wilayah di Gaza, sehingga betul-betul masyarakat yang ada di sana bisa mendapatkan bantuan yang sesuai,” kata dia.
Pahala mengatakan, MIKTA didorong untuk bisa memulai proses politik untuk bisa menghasilkan solusi jangka panjang agar Palestina dapat memperoleh haknya sebagai sebuah negara merdeka.
“Kemudian yang keempat adalah bagaimana tentunya kita bisa memulai satu proses politik untuk bisa mencapai adanya solusi di Gaza dan juga di wilayah lain di Palestina untuk memastikan bahwa didapatkan solusi jangka panjang terkait dengan bagaimana negara Palestina bisa betul-betul mendapatkan haknya sebagai sebuah negara merdeka,” jelas Pahala.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, negara-negara anggota MIKTA yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sepakat bahwa kependudukan Israel di Palestina harus segera dihentikan. Selain itu, MIKTA juga mendorong agar jalur kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus segera dibuka.
“Terkait dengan apa yang terjadi di Palestina, kami semua sepakat bahwa kependudukan Israel di Palestina harus segera dihentikan. Bagaimana kemudian jalur-jalur kemanusiaan harus segera dilaksanakan. Dalam pembicaraan yang sudah dilakukan, tadi saya sudah melakukan pembicaraan bilateral dengan negara-negara yang hadir pada hari ini, kami menyepakati hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Menurut Puan, dukungan terhadap Palestina tersebut juga disampaikan negara-negara anggota MIKTA saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta. MIKTA, kata Puan, juga sepakat agar konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia dapat segera diselesaikan sehingga tercipta perdamaian di dunia.
“Tadi juga dalam pertemuan dengan Bapak Presiden kami menyampaikan hal-hal yang sama seperti yang kami sudah sampaikan pada saat pembicaraan bilateral dan kami semua menyepakati bahwa apa yang terjadi di Palestina juga Ukraina ini harus segera diselesaikan supaya perdamaian bisa segera terjadi di muka bumi,” ujarnya.
Dalam perhelatan MIKTA Speakers' Consultation ke-9, Puan menyampaikan akan kembali mendengarkan pendapat-pendapat dari semua negara anggota yang hadir. Ia menegaskan bahwa parlemen akan memberikan dukungannya dan akan saling bersinergi serta berkoordinasi dengan pihak eksekutif masing-masing negara.
Kaum Kristen akan Bantu Muslim Lawan Dajjal Israel dan Sekutunya? Ini Isyarat Alkitab
“Intinya adalah parlemen akan mendukung, saling mendukung, dan bersinergi serta berkoordinasi dengan eskekutif atau pemerintahnya masing-masing, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah akan kita laksanakan juga di parlemen yang ada di MIKTA,” kata dia.
Menurut Puan, Presiden Jokowi pun juga menegaskan posisi Indonesia soal Palestina. Indonesia akan terus konsisten berkomitmen mendukung perdamaian di Palestina. Puan menilai, MIKTA yang terdiri dari lima negara middle power bisa memberikan suaranya di dunia internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika