REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Kelompok Hamas mengungkapkan, Qatar akan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan dicapai dengan Israel. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebelumnya telah menyampaikan bahwa kelompoknya sudah semakin dekat untuk menyepakati gencatan senjata dengan Tel Aviv.
“Sekarang, isu ini bergantung pada saudara-saudara di Qatar, mereka akan mengumumkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel, termasuk persyaratannya,” ujar anggota biro politik Hamas, Izzat al-Risheq kepada Aljazirah, Selasa (21/11/2023).
Dia mengungkapkan, salah satu poin dalam perjanjian adalah tentang pertukaran sandera dengan tahanan. “Perjanjian yang diharapkan akan mencakup pembebasan sandera perempuan dan anak-anak Israel dengan imbalan pembebasan anak-anak dan perempuan Palestina di penjara-penjara pendudukan (Israel),” ucapnya.
Al-Risheq menambahkan, rincian mengenai gencatan senjata akan diumumkan dalam beberapa jam mendatang oleh Qatar. “Setelah perjanjian tersebut diumumkan, hal itu akan dapat diterima oleh kami (Hamas), dan akan mencerminkan tuntutan terpadu dari (kelompok) perlawanan (Hamas),” kata al-Risheq.
Al-Risheq mengungkapkan, sebelum menyampaikan tanggapan Hamas mengenai proposal gencatan senjata dan persyaratannya, Ketua Hamas Ismail Haniyeh akan bertemu dengan pemimpin kelompok Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah. Sebelumnya Haniyeh telah menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung negosiasi gencatan senjata dengan Israel guna menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Dia menyebut, kesepakatan gencatan senjata hampir tercapai.
“Gerakan ini (Hamas) telah menyampaikan tanggapannya kepada saudara-saudara di Qatar serta para mediator, dan kami sedang mendekati kesepakatan gencatan senjata,” kata Haniyeh lewat saluran Telegram-nya, Selasa, dikutip Anadolu Agency.
Hamas diketahui memiliki kantor perwakilan di Qatar. Haniyeh tak memberi penjelasan lebih lanjut tentang proses negosiasi yang sedang berlangsung. Dia pun tidak mengungkap, selain Qatar, siapa saja yang berperan sebagai mediator dalam negosiasi tersebut.
Pada Senin (20/11/2023) malam lalu, media pemerintah Israel melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah memberi lampu hijau untuk penyelesaian kesepakatan pertukaran tahanan. Mereka disebut tengah menunggu tanggapan dari Hamas.
Ketika melancarkan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas diyakini menculik lebih dari 200 warga Israel dan warga asing, kemudian membawa mereka ke Gaza. Menurut perkiraan resmi Israel, Hamas disebut menyandera sekitar 240 orang. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, sempat menyampaikan bahwa mereka menahan sekitar 200-250 orang, termasuk di dalamnya tentara Israel.
Namun sebagian sandera telah terbunuh akibat agresi dan gempuran serangan udara Israel tanpa jeda ke Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
