REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan eskalasi konflik di Gaza adalah konsekuensi langsung dari sikap Amerika Serikat yang memonopoli fungsi mediasi antara Israel dan Palestina.
Berbicara melalui tautan video dalam KTT BRICS yang berlangsung di Afrika Selatan pada Selasa (21/11/223), Putin mengatakan AS telah menghalangi kerja yang dimediasi internasional "Kuartet Timur Tengah" yang terdiri dari Uni Eropa, PBB, AS, dan Rusia.
"Karena sabotase terhadap keputusan-keputusan PBB yang jelas-jelas mengatur pembentukan dan upaya hidup berdampingan secara damai antara dua negara merdeka dan berdaulat--Israel dan Palestina--lebih dari satu generasi warga Palestina hidup dalam ketidakadilan, sementara Israel tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka," kata Putin.
Putin menekankan bahwa semua negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memiliki posisi sama mengenai perlunya upaya kolektif untuk mewujudkan perdamaian abadi dan berkelanjutan melalui pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB mengenai situasi di Timur Tengah serta dalam diskusi dalam Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi untuk Timur Tengah.
“Meskipun resolusi ini hanya berisi seruan untuk dilakukannya jeda kemanusiaan dan bukan gencatan senjata penuh, kami menganggap fakta bahwa resolusi ini disetujui adalah langkah ke arah yang benar,” kata dia.
Menurut dia, jeda kemanusiaan semacam itu diperlukan untuk melanjutkan upaya pembebasan sandera dan mengungsikan warga sipil dan warga asing dari Jalur Gaza, sementara tugas paling mendesak dalam agenda tersebut adalah mencapai gencatan senjata jangka panjang dan berkelanjutan.
Putin juga menyatakan keprihatinan mendalam atas kematian ribuan korban, pengusiran warga sipil, dan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Putin lalu berterima kasih kepada Mesir dan Arab Saudi atas sumbangsih kedua negara dalam membantu meringankan krisis di Gaza serta mengusulkan agar konflik Palestina-Israel selalu menjadi topik pembicaraan dalam agenda BRICS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika