REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Setelah mengunjungi Cina dan Rusia dan bertemu dengan para menteri luar negerinya, Komite Menteri Islam Arab, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah, bertolak ke Inggris untuk melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron. Mereka berusaha melobi Inggris agar mendorong Israel gencatan senjata total di Gaza.
Para menteri luar negeri Arab menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok militan Gaza, Hamas, pada hari Rabu (22/11/2023). Namun mereka mengatakan bahwa kesepakatan tersebut harus diperpanjang dan menjadi langkah awal menuju penghentian permusuhan secara penuh.
Para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir dan Yordania mengatakan dalam sebuah jumpa pers di London bahwa kesepakatan tersebut, yang mencakup pembebasan sandera dan peningkatan bantuan ke Jalur Gaza yang hancur total. Di mana pada akhirnya juga akan mengarah pada dimulainya kembali pembicaraan untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina yang lebih luas.
"Apapun akses kemanusiaan yang sekarang meningkat sebagai hasil dari kesepakatan penyanderaan ini harus tetap ada dan harus dibangun," katanya.
"Tidak boleh ada pengurangan dalam akses ini berdasarkan kemajuan pembebasan sandera... Menghukum penduduk sipil Gaza atas penyanderaan para sandera sama sekali tidak dapat diterima."
Konflik dimulai pada 7 Oktober ketika kelompok bersenjata Hamas dan militan lainnya menyerbu melintasi perbatasan menuju Israel, menewaskan 1.200 warga sipil dan tentara Israel, serta menyandera sekitar 240 orang.
Israel merespons dengan pengeboman besar-besaran dan kemudian invasi ke Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 14.000 warga Palestina, termasuk setidaknya 5.600 anak-anak, menurut pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza. Ratusan ribu orang mengungsi dari Gaza utara ke selatan.
Karena situasi yang seperti itu, pbgtara anggota Komite Tingkat Menteri menekankan pentingnya anggota Dewan Keamanan dan komunitas internasional mengambil langkah-langkah efektif dan mendesak untuk gencatan senjata total di Jalur Gaza, menekankan bahwa ini adalah prioritas bagi semua negara Arab dan Islam.
Para menteri luar negeri Arab memimpin sebuah kelompok kontak yang terdiri dari sebagian besar negara-negara Muslim yang melobi sekutu-sekutu utama Israel dan Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang Gaza dan bergerak menuju solusi permanen bagi konflik Israel-Palestina.
Selain Menlu Saudi, anggota komite ini termasuk Menlu Riyad Malki, Wakil Perdana Menteri Yordania dan Menlu Ayman Safadi, Menlu Mesir Sameh Shukri, Menlu Turki Hakan Dan, Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Nigeria Yusuf Maitama Togar, dan Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Setelah melakukan perjalanan ke Cina dan Rusia, mereka mengunjungi Inggris dan Prancis pada hari Rabu di mana mereka bertemu dengan menteri luar negeri Inggris dan Prancis serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Upaya ini juga untuk mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB tentang bantuan kemanusiaan untuk Gaza.
"Kami bermaksud untuk menempatkan Dewan Keamanan di depan sebuah pilihan: apakah mereka akan terlibat dalam kelaparan dan perampasan rakyat Gaza atau apakah mereka bersedia untuk menegakkan prinsip dasar bahwa warga sipil tidak boleh terpengaruh oleh konflik militer," kata Pangeran Faisal dalam komentarnya yang paling keras tentang perang hingga saat ini.
"Saya harus yakin bahwa mitra kami di Barat dan Timur akan mempertimbangkan pendapat kami. Jika tidak, itu tentu akan menjadi sinyal penting bagi kami."
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan bahwa kelompok kontak tersebut mendorong untuk melonggarkan proses pemeriksaan yang diminta oleh Israel yang telah membatasi jumlah bantuan yang masuk ke Gaza melalui perlintasan Rafah.
Mesir mengatakan pengiriman bantuan ke Mesir harus ditingkatkan di dalam Gaza, dan melobi keras bersama negara-negara Arab lainnya untuk menentang pengungsian massal warga Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel.
"Kondisi saat ini sangat menyedihkan. Pertama-tama, perpindahan penduduk dari utara ke selatan, jumlah penduduk, kurangnya tempat tinggal, kurangnya sanitasi, dan potensi risiko penyebaran penyakit," ujar Shoukry. "Semua ini ... tidak bisa menjadi cara untuk memicu pengungsian lebih lanjut dari Gaza."
Kelompok kontak itu mengesampingkan pasukan keamanan Arab di Gaza setelah perang, kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
"Kami tidak akan membersihkan kekacauan Israel," katanya, seraya menambahkan bahwa setiap pembicaraan mengenai "hari kemudian" di Gaza harus dikaitkan dengan rencana yang lebih luas yang mencakup Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana ia mengatakan bahwa kemungkinan ledakan konflik "semakin tinggi setiap hari".
"Itu harus menjadi sebuah rencana dengan tujuan akhir, dengan jadwal, dengan mekanisme pelaksanaan, dengan jaminan, dan seluruh dunia harus berada di belakangnya dan AS harus memainkan peran utama," kata Safadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
