REPUBLIKA.CO.ID, OVIEDO -- Dewan Kota Barcelona menyetujui deklarasi yang menangguhkan semua hubungan dengan Israel sampai ada gencatan senjata permanen di Gaza, Jumat (25/11/2023). Keputusan ini dilakukan karena negara tersebut menyatakan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.
Keputusan ini bukan pertama kalinya Barcelona memutuskan hubungan dengan Tel Aviv. Pada Februari 2023, Walikota Ada Colau saat itu menangguhkan hubungan kota tersebut dengan Israel dan perjanjian kota dengan Tel Aviv.
Former Barcelona Mayor Ada Colau has made a striking declaration, emphasising the importance of actively defending human rights.
In her statement, she stresses the urgency of recognising the suffering of the Palestinian people amid the ongoing conflict pic.twitter.com/teXFfvWBLV
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 25, 2023
Tapi, selama pemilu musim panas ini, Colau kehilangan posisinya dari kandidat sosialis Jaume Collboni. Pada September, wali kota yang baru memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel dan perjanjian 'kota kembar' dengan Tel Aviv.
Deklarasi terbaru itu diajukan oleh partai sayap kiri Barcelona en Comun yang dipimpin Colau dan didukung oleh Partai Sosialis pimpinan Collboni, serta partai separatis sayap kiri ERC. Deklarasi tersebut mengutuk semua serangan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel.
“Setiap hukuman kolektif, pemindahan paksa, penghancuran sistematis rumah-rumah dan infrastruktur sipil serta blokade energi, air, makanan, dan pasokan medis terhadap penduduk sipil populasi Jalur Gaza," ujar pernyataan pemerintah Barcelona dikutip dari Anadolu Agency.
Menurut pernyataan yang disetujui Pemerintah Kota Barcelona, hambatan utama bagi perdamaian jangka panjang adalah pendudukan dan kolonisasi wilayah Palestina. Ditambah lagi terdapat penyangkalan hak masyarakat.
Anggota penting pemerintah nasional Spanyol lainnya, termasuk mantan menteri dan anggota parlemen saat ini Ione Belarra, telah menyerukan negara tersebut secara keseluruhan untuk juga memutuskan hubungan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Namun keputusan itu bukan posisi pemerintah pusat.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memang menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Namun perjalanan ke Israel dan Palestina dinilai kurang tepat. Belarra mengatakan, perjalanan Sanchez adalah menutup kejahatan Netanyahu.
Belarea mengatakan, perdana menteri seharusnya berada di Brussels untuk melobi UE. Tindakan ini diperlukan agar UE menerapkan sanksi terhadap Israel seperti yang dilakukan blok tersebut terhadap Rusia setelah mereka menyerang Ukraina.
Sanchez mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Dia menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan dan mendesak Israel untuk menghormati nyawa warga sipil dengan segala cara karena jumlah kematian warga sipil tidak dapat diterima.
Perdana menteri Spanyol juga mengutuk serangan Hamas. Dia menegaskan misinya adalah untuk meletakkan dasar bagi perundingan damai kedua belah pihak yang berperang.