Sabtu 25 Nov 2023 22:10 WIB

Kemenkeu Catat Realisasi Belanja IKN Sudah Capai Rp 13 Triliun

Pagu belanja IKN sebesar Rp 29,3 triliun.

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023).
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja untuk Ibu Kota Negara (IKN) telah mencapai Rp 13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp 29,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2023.

"Biasanya nanti, terutama untuk infrastruktur, baru akan banyak pembayaran terjadi di akhir tahun. Biasanya memang untuk proyek di akhir tahun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (25/11/2023).

Baca Juga

Ia menjelaskan, pagu belanja IKN sebesar Rp 29,3 triliun tersebut meliputi belanja infrastruktur sebesar Rp 26,3 triliun dan belanja noninfrastruktur senilai Rp 3 triliun.

Belanja infrastruktur mencakup pembangunan istana negara, kawasan inti pusat pemerintahan, jalan tol, kawasan permukiman, jembatan Pulau Balang, inisiasi bandara VVIP, dan sebagainya. Sementara belanja noninfrastruktur mencakup perencanaan, pemetaan, pengamanan, dan lain-lain.

Adapun realisasi belanja IKN tersebut membuat belanja kementerian/lembaga (K/L) terakselerasi tumbuh 1,9 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp 768,7 triliun per Oktober 2023. Capaian tersebut merupakan 76,8 persen dari pagu APBN sebesar Rp 1.000,8 triliun.

Namun selain belanja IKN, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, akselerasi belanja K/L turut dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, hingga penyaluran berbagai bantuan sosial.

"Dengan demikian belanja K/L mendukung realisasi belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp 1.572,2 triliun," ucap Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Selain belanja K/L, Menkeu menuturkan terdapat pula belanja non K/L yang mencapai senilai Rp 803,6 triliun atau 64,5 persen dari pagu Rp 1.245,6 triliun, yang didorong realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

Secara keseluruhan, belanja negara per Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,8 triliun atau mencapai 73,2 persen dari target yang senilai Rp 3.061,2 triliun.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement