“Selama panggilan telepon tersebut, Presiden Erdogan mengatakan Israel tanpa malu-malu terus menginjak-injak hukum internasional, hukum perang, serta hukum kemanusiaan internasional dengan memandang mata komunitas internasional, dan mereka harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di depan hukum internasional,” kata Kantor Kepresidenan Turki dalam sebuah pernyataan.

Erdogan dan Guterres turut membahas tentang harapan komunitas internasional terkait serangan ilegal Israel. Selain itu, keduanya juga mendiskusikan tentang bagaimana memulai lagi upaya perdamaian permanen antara Israel dan Palestina.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Turki mengungkapkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hakan Fidan akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas perkembangan situasi di Gaza yang diagendakan digelar Rabu (29/11/2023).

Kemenlu Turki mengatakan, Fidan juga akan mengadakan pertemuan dengan para menlu dalam kelompok kontak yang dibentuk pasca perhelatan KTT Luar Biasa OKI-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November 2023 lalu. Menlu RI Retno Marsudi termasuk dalam kelompok tersebut.

Pada Selasa kemarin, Retno Marsudi menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tentang Palestina yang digelar di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Pada kesempatan itu, dia menyatakan akan mendukung upaya meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di Mahkamah Internasional.

Saat memberikan pernyataan nasional, Retno mengatakan, Indonesia tidak bisa diam melihat ribuan perempuan dan anak-anak tidak berdosa di Jalur Gaza meninggal akibat serangan Israel. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah, dan rumah sakit diratakan dengan tanah.

“Saya bertanya, apakah negara-negara dunia akan tetap tinggal diam melihat situasi yang mengenaskan ini,” ungkap Retno dalam keterangan persnya seusai menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tentang Palestina.

Dalam sidang tersebut, Menlu juga mempertanyakan apakah tindakan Israel di Jalur Gaza tidak dianggap melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Dia menyoroti penyerangan terhadap berbagai fasilitas sipil. Menlu menilai, hal tersebut bukan hal yang normal.

“Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional,” katanya.

“Penerapan double standard harus dihentikan dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di International Court of Justice (Mahkamah Internasional),” tambah Retno.

Retno mengungkapkan, pada Rabu waktu New York, Dewan Keamanan PBB juga akan menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan situasi di Gaza. Pertemuan tersebut bakal dipimpin Menlu Cina Wang Yi karena negaranya menjadi presiden Dewan Keamanan bulan ini.

“Saya juga akan hadir dan menyampaikan posisi nasional Indonesia,” kata Retno.