Para perunding Qatar mengetahui bahwa Israel dan Hamas belum sepakat mengenai kapan, atau bagaimana, gencatan senjata dan pertukaran tahanan akan dimulai. Semua poin dalam perjanjian tersebut perlu diklarifikasi dan memastikan bahwa poin-poin itu memiliki arti yang sama bagi Israel dan Hamas. Misalnya, pihak Israel telah berjanji untuk “memarkir” tank-tank yang mereka gunakan di dalam Jalur Gaza. Namun tidak ada seorang pun yang sepakat mengenai apa maksud dari tindakan tersebut di lapangan.

Salah satu perunding utama Qatar, diplomat karier Abdullah Al Sulaiti, merasa khawatir gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan tidak akan tercapai. “Saya pikir kami akan kehilangannya dan perjanjian itu tidak akan berhasil,” kata Al Sulaiti dalam sebuah wawancara.

Untuk tetap fokus, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telah membatalkan rencana perjalanan ke Moskow dan London. Di dalam salah satu kantornya di Doha pada Rabu sore, 22 November, Sheikh Mohammed memulai putaran baru perundingan hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan.

Pertemuan utama perdana menteri dihadiri oleh pimpinan Mossad, David Barnea, yang telah terbang ke Doha setidaknya untuk ketiga kalinya sejak awal perang, dan delegasi perwira intelijen Mesir. Sheikh Mohammed menggunakan ruangan terpisah untuk menelepon delegasi Hamas yang masih berada di kantor vila mereka di seberang kota.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan kepada wartawan, Hamas dan Israel bernegosiasi di Doha hingga pagi hari pada 23 November dan menyetujui rencana untuk menerapkan perjanjian gencatan senjata pada hari berikutnya. Negosiasi gencatan senjata berlangsung selama sembilan jam. Hal ini memberikan gambaran sekilas tentang pendekatan kuat yang digunakan oleh Qatar untuk mempercepat perundingan antar-jemput antara dua pihak yang tidak memiliki kepercayaan satu sama lain.

Pendekatan mediasi Qatar adalah bersikap proaktif dan memberikan dukungan dalam negosiasi. Doha telah menggunakan taktik tersebut untuk mendorong solusi guna menutup kesenjangan tuntutan antara Israel dan Hamas, terutama ketika para perunding menangani masalah sensitif sandera menjelang pengumuman gencatan senjata pertama.

Pada awalnya, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak akan menukar tahanan Palestina yang ditahan di Israel dengan sandera yang ditahan di Gaza. Sementara  Hamas mengajukan tuntutan yang tinggi.

Pada 2011, Hamas telah memperoleh pembebasan lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang ditahan di Israel dengan imbalan pembebasan satu tentara Israel. Setelah negosiasi berjalan sengit, Israel dan Hamas akhirnya menyepakati rasio tiga tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil Israel di Gaza.

Pejabat Qatar yang terlibat dalam perundingan mengatakan, kuncinya adalah mengubah apa yang diusulkan oleh satu pihak hingga dapat diterima oleh pihak lain.

“Kami berkata, ‘Dengar, mari kita berdiskusi putaran kedua dengan Anda sebelum kami mengirimkan proposal'. Jika kami memutuskan untuk menjadi seperti tukang pos dan hanya mengirimkan surat, saya ragu kami akan menyelesaikan perjanjian ini," kata pejabat Qatar yang berbicara dengan syarat anonim, dilaporkan Alarabiya, Jumat (1/12/2023).

Pada 22 November, utusan Qatar menggunakan telepon dan berpindah-pindah ruangan. Para perunding Qatar menggiring Israel dan Hamas untuk menyepakati di mana tepatnya tank-tank Israel akan ditempatkan di Gaza selama gencatan senjata.

Qatar juga menjadi perantara kesepakatan tentang bagaimana tentara Israel akan memenuhi permintaan Hamas untuk mengosongkan rumah sakit di Gaza, termasuk di Rumah Sakit Al-Shifa, yang telah dikepung Israel.

Para perunding juga perlu menyusun elemen penting seperti mekanisme pengamanan yang dirancang untuk memastikan bahwa pelanggaran kecil apa pun dalam gencatan senjata tidak akan menyebabkan keruntuhan gencatan senjata. Mereka berhasil membuat kedua belah pihak menandatangani prosedur khusus yang harus mereka ikuti jika terjadi insiden, termasuk meninjau skenario rinci seperti tembakan atau pergerakan tank.

"Mekanisme tersebut diaktifkan tak lama setelah gencatan senjata diberlakukan, ketika tentara Israel menembaki warga Palestina yang mencoba pindah ke Gaza utara," kata sumber yang mengetahui perundingan tersebut.

Sekitar lima jam setelah pertemuan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani berbicara melalui telepon dengan Presiden AS Joe Biden dan membahas implementasi kesepakatan tersebut. Setelah sesi perundingan maraton selesai beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan gencatan senjata akan mulai berlaku pada Jumat, 24 November pukul 7 pagi di Gaza.

Beberapa mediator Qatar yang berunding, sebelumnya telah terlibat dalam mediasi Israel-Hamas sejak 2014. Sebagai salah satu dari sedikit negara yang memiliki jalur komunikasi terbuka dengan Israel dan Hamas, Qatar telah muncul sebagai negosiator utama dalam perang yang meletus pada 7 Oktober.

Namun mediasi Qatar menuai kritik dari negara-negara Barat. Beberapa politisi AS dan Eropa menuduh negara Teluk tersebut mendukung kelompok Hamas.

Para pejabat Qatar mengatakan, mereka mulai memberikan tempat kepada perwakilan Hamas di Doha pada 2012 atas permintaan Washington, ketika kantor politik pejuang Palestina digulingkan dari Suriah.  Israel memeriksa semua transfer keuangan yang dilakukan Qatar kepada warga Palestina di Gaza.

Profesor pemerintahan di Universitas Georgetown di Qatar, Mehran Kamrava mengatakan, hubungan pribadi Qatar dengan tokoh-tokoh kunci kelompok perlawanan Palestina merupakan faktor terpenting di balik kemampuan Qatar untuk bernegosiasi secara efektif dalam konflik ini.

“Mereka berkata, 'Lihat, kami telah menyediakan kantor dan dukungan logistik dengan mengorbankan reputasi yang sangat besar. Kami adalah satu-satunya orang yang ada untuk Anda saat Anda membutuhkan kami dan sekaranglah saatnya Anda harus membalas budi',"  kata Kamrava.

Meskipun dekat dengan pejabat Hamas, perunding Qatar tidak berbicara langsung dengan para pemimpin kelompok tersebut di Gaza, melainkan melalui perwakilannya yang berbasis di Doha.  Rantai komunikasi terputus beberapa kali, bahkan selama dua hari penuh berturut-turut karena pemadaman listrik atau penutupan Israel.

Mossad sering memainkan peran diplomatik dalam urusan Israel dengan Qatar, karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Situasi ini juga memperlambat proses perundingan.

Berbicara kepada Reuters beberapa hari setelah gencatan senjata dimulai, mediator Qatar, Al Sulaiti mengatakan, upaya tersebut masih jauh dari selesai. Dia telah terlibat dalam mediasi Israel-Hamas sejak 2014.

“Pada awalnya saya pikir mencapai kesepakatan akan menjadi langkah tersulit. Saya menyadari bahwa mempertahankan kesepakatan itu sendiri juga sama menantangnya," ujar Al Sulaiti.