REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) memveto usulan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Jumat (8/12/2023). Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan, rancangan resolusi tersebut dinilai terburu-buru dan tidak seimbang.
"Yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret," ujar Wood di hadapan anggota DK PBB lain.
Wood menyatakan, AS tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan. Dia menilai, pertimbangan itu dilakukan agar tidak menanam benih bagi perang berikutnya.
AS telah menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera. Namun tindakan ini secara diplomatis mengisolasi AS di DK PBB karena melindungi Israel.
AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Namun Washington mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas.
Dari 15 perwakilan, sebanyak 13 anggota DK PBB lainnya mendukung rancangan resolusi (UEA) yang diajukan oleh Uni Emirat Arab, sementara Inggris abstain. Rancangan ini sebelumnya disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB dan mendapat dukungan dari 13 anggota DK PBB.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil. Reolusi ini juga menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada DK PBB mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
“Pesan apa yang kita kirimkan kepada warga Palestina jika kita tidak bisa bersatu untuk menyerukan menghentikan pemboman tanpa henti di Gaza?” ujar Wakil Duta Besar UEA untuk PBB Mohamed Abushahab bertanya di hadapan DK PBB.
“Sebenarnya, pesan apa yang kami sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?" katanya.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan, negaranya abstain karena tidak ada kecaman terhadap Hamas. “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” katanya.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, hasil pemungutan suara tersebut adalah bencana. “Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah suci, layak diselamatkan," katanya.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. "Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur," ujarnya.
AS punya cara sendiri.....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
