AS lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan tindakan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12/2023), mengakui bahwa ada jurang besar antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan apa yang terjadi di lapangan. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 17.480 orang telah terbunuh.
Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.
“Tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil. Warga Gaza diperintahkan untuk bergerak seperti bola pinball, memantul di bagian selatan yang semakin kecil, tanpa kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Namun tidak ada tempat di Gaza yang aman," kata Guterres pada Jumat.
Setelah beberapa kali gagal dalam mengambil tindakan, DK PBB pada bulan lalu menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, tetapi Guterres menggambarkan hasil dari pertemuan DK PBB terbaru sebagai mimpi buruk kemanusiaan yang terus meningkat.
Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 pada Rabu (7/12/2023). Dia menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan kondisi saat ini di Gaza membuat “perasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan.
Gencatan senjata selama seminggu menghasilkan pembebasan sekitar 100 sandera dan memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk memasuki Jalur Gaza, meskipun pada tingkat yang tidak seberapa dibandingkan dengan waktu sebelum perang. Setelah gencatan senjata berakhir pada 1 Desember, bantuan kembali berkurang dibandingkan dengan kebutuhan di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
