REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan pada Ahad (10/12/2023), bahwa kredibilitas dan otoritas Dewan Keamanan PBB mengalami kerusakan yang signifikan akibat konflik Gaza. Penyataan ini muncul setelah badan itu kembali gagal menyetujui rancangan resolusi akibat veto Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/12/2023).
“Penundaan ini menimbulkan konsekuensi, otoritas dan kredibilitas dewan sangat diremehkan dan resolusi tersebut tidak dilaksanakan,” kata Guterres mengenai resolusi PBB yang disahkan sebelumnya yang menyerukan lebih banyak bantuan kemanusiaan.
Berbicara di Forum Doha yang diadakan di Qatar, Guterres mengkritik diamnya Dewan Keamanan PBB atas konflik Gaza. “Serangan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, yang diikuti dengan pemboman tanpa henti oleh Israel di Gaza, ditanggapi dengan sikap diam Dewan. Setelah lebih dari satu bulan, Dewan akhirnya mengeluarkan resolusi tersebut, dan saya menyambut baik,” ujarnya.
Tapi Guterres menyayangkan resolusi tersebut tidak dilaksanakan. Dia menggarisbawahi bahwa tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil di Gaza.
Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza di tengah pengeboman Israel di wilayah Palestina. “Jumlah korban sipil di Gaza dalam waktu sesingkat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.
Menurut Guterres, sistem layanan kesehatan sedang runtuh. Dia memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak dan situasi yang lebih buruk pun bisa terjadi, termasuk penyakit epidemi dan peningkatan tekanan untuk pengungsian massal ke Mesir.
Guterres pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk menekan tindakan itu guna mencegah bencana kemanusiaan. Dia menegaskan kembali seruannya agar gencatan senjata kemanusiaan.
“Sayangnya, Dewan Keamanan gagal melakukan hal ini tetapi hal ini tidak membuat hal ini menjadi kurang penting, jadi saya berjanji tidak akan menyerah,” kata Sekjen PBB itu.
AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang berlangsung di Jalur Gaza pada pekan lalu. Padahal 13 anggota DK PBB telah sepakat mendukung resolusi tersebut, dengan satu abstain dari Inggris.
Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Hampir 18 ribu warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 49.229 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat yang tiada henti di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika