REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membentuk tim khusus yang terdiri dari sekutu utama dan perwakilan dari lembaga pertahanan untuk membahas rencana pascaperang di Gaza.
Menurut laporan Channel 13 melaporkan pada Ahad (10/12/2023) malam, tim tersebut dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, termasuk perwakilan dari Angkatan Pertahanan Israel, Mossad, dan Shin Bet.
Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Mike Herzog juga menghadiri pertemuan tersebut. Laporan Channel 13 menambahkan, tim tersebut telah bertemu empat kali dan diperkirakan akan bertemu lagi minggu ini.
Seorang pejabat senior mengatakan kepada Channel 13, Israel memberi tahu Amerika Serikat tentang keberadaan tim tersebut, dan penting bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden agar Yerusalem menyampaikan rencana untuk pertemuan berikutnya. Washington telah menekan Israel mengenai rencana pascaperang dan mendorong Israel segera menghentikan perang.
Israel mengatakan, mereka berkomitmen untuk melenyapkan Hamas untuk mempertahankan diri dan menggulingkan kekuasaannya di Gaza. Netanyahu mengatakan, Israel akan mempertahankan kehadiran keamanan terbuka di Gaza. Para pejabat Israel telah berbicara tentang penerapan zona penyangga untuk menjauhkan warga Gaza dari perbatasan Israel. Namun rencana ini ditentang oleh AS.
Para pejabat tinggi Amerika mengatakan, mereka tidak akan membiarkan Israel kembali menduduki Gaza atau semakin memperkecil wilayah Gaza. Washington berulang kali menyerukan kembalinya Otoritas Palestina yang diakui secara internasional dan dimulainya kembali perundingan perdamaian yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Channel 13 mengatakan, setiap kesimpulan yang dicapai oleh tim yang dipimpin Hanegbi juga akan disampaikan kepada kabinet keamanan. Laporan tersebut mengutip Hanegbi yang mengatakan, ada kemungkinan besar bahwa pertemuan berikutnya akan mencakup kerja sama Arab Saudi dan UEA, serta pembangunan infrastruktur dalam kemitraan dengan keduanya untuk mencegah perang di masa depan.
“Perlu ada perubahan radikal dalam Otoritas Palestina dan sistem pendidikannya. Tanpa perubahan budaya ini, Israel akan menghadapi populasi yang bermusuhan," ujar Dermer.
Seorang juru bicara IDF mengatakan, lembaga pertahanan mempunyai tugas untuk melihat ke depan. Namun keputusan akhir apa pun akan diambil di tingkat politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika