REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON --- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan setiap negara yang menerima senjata AS harus mematuhi hukum perang yang diaturnya, tak terkecuali Israel. Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Senin (11/12/2023), Israel harus patuh aturan tersebut apalagi setelah Washington menjual sekitar 14.000 peluru tank ke Israel tanpa tinjauan kongres.

Pemerintahan Biden pada Jumat (8/12/2023), menggunakan otoritas darurat di bawah Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata untuk mengizinkan penjualan senilai 106,5 juta dolar AS tersebut, demikian ungkap Pentagon pada Sabtu (10/12/2023).

AS mengharapkan setiap negara yang menerima bantuan militernya untuk menggunakan bantuan tersebut "sepenuhnya sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan hukum perang, dan Israel tidak terkecuali," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam sebuah konferensi pers pada Senin (11/12/2023).

Miller ditanya apakah Washington telah menilai sejauhmana Israel telah mematuhi kebijakan Transfer Senjata Konvensional (CAP) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Biden pada Februari 2023. Kebijakan tersebut mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk menentukan senjata yang tidak mungkin digunakan untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran konvensi Jenewa, atau pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Miller mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri belum membuat keputusan seperti itu dan menegaskan kembali sikap AS bahwa Israel dapat berbuat lebih banyak dalam konflik Gaza untuk meminimalisasi kerugian warga sipil.

Ketika ditanya apakah Amerika Serikat sedang mengumpulkan informasi mengenai apakah ada kejahatan perang yang dilakukan Israel. "Kami memantau segala sesuatu yang terjadi dalam konflik ini. Kami terlibat dalam percakapan dengan pemerintah Israel," kata Miller.

Ketika perang semakin meningkat, bagaimana dan di mana tepatnya senjata AS digunakan dalam konflik tersebut semakin mendapat sorotan. Meskipun para pejabat AS mengatakan tidak ada rencana untuk memberikan syarat-syarat pada bantuan militer kepada Israel atau mempertimbangkan untuk menahan sebagian bantuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika