REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2720 tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak memenuhi harapan warga dunia.
"Resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, China memilih mendukung resolusi tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin (25/12/2023).
Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan.
Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab itu tercapai setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia --dua anggota tetap DK PBB-- memilih abstain.
"Babak terbaru konflik Palestina-Israel telah menewaskan dan melukai puluhan ribu warga sipil tak berdosa dan situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kami berharap resolusi ini akan dilaksanakan secara efektif, lebih banyak bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza sesegera mungkin dan mekanisme pemantauan akan dibentuk," ujar Mao Ning.
Meskipun begitu, Mao Ning menyebut gencatan senjata tetap menjadi prioritas dan prasyarat mutlak dalam segala hal."China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menggalang tindakan yang lebih efektif di DK PBB untuk melakukan upaya tanpa henti demi penghentian konflik di Gaza, penerapan solusi dua negara serta perdamaian dan stabilitas di Gaza," ucap Mao Ning.
Resousi 2720 tersebut berisi desakan langkah-langkah untuk memungkinkan “akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas” ke Gaza dan “kondisi penghentian pertempuran yang berkelanjutan”.
Resolusi tersebut lebih lunak dari rancangan sebelumnya yang menyerukan diakhirinya segera perang selama 11 pekan dan melemahkan kendali Israel atas pengiriman bantuan, sehingga membuka jalan bagi pemungutan suara di mana AS abstain.
Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Koordinator kemudian secepatnya membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk melaksanakan mandatnya secepatnya.
Masih ada juga permintaan untuk membebaskan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyerukan kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional serta menghindari semua serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.
Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.
Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.
Diketahui jumlah korban tewas menjadi 20.258 selama konflik 11 pekan tersebut, sementara ribuan jenazah lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan.
Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Israel pada Sabtu (23/12) mengatakan bahwa 146 tentaranya telah tewas sejak mereka melancarkan serangan darat pada 20 Oktober sebagai tanggapan atas serangan militan Hamas yang berkuasa di Gaza pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika