REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Ukraina mengklaim bertanggung jawab atas serangan udara besar-besaran yang dilancarkan ke Kota Feodosia di Krimea pada Selasa (26/12/2023) pagi waktu setempat. Sebuah kapal perang Rusia hancur akibat serangan tersebut.
Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk membagikan rekaman video serangan ke Feodosia lewat akun Telegram resminya. Video berdurasi 48 detik diambil dari jarak jauh dan memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api pasca serangan.
Oleschuk mengatakan, serangan tersebut menghancurkan kapal utama Angkatan Laut Rusia, yakni kapal pendarat Novocherkask. Namun dia tak membagikan foto atau video yang memperlihatkan hancurnya Novocherkask.
“Dan armada di Rusia semakin mengecil! Terima kasih kepada pilot Angkatan Udara (Ukraina) dan semua orang yang terlibat atas pekerjaan ini,” ujarnya, dikutip laman the Independent.
Oleschuk memperingatkan para pejabat yang didukung Rusia di Krimea agar segera meninggalkan wilayah tersebut sebelum terlambat. Sementara itu, gubernur Krimea yang dilantik Rusia, Sergei Aksyonov, mengatakan, serangan Ukraina telah menyebabkan kebakaran di pelabuhan kota tersebut.
“Semua layanan darurat yang relevan ada di lokasi. Penghuni beberapa rumah akan dievakuasi,” ungkap Aksyonov lewat saluran Telegram miliknya.
Aksyonov tak menyinggung tentang hancurnya kapal perang Rusia akibat serangan Ukraina. Ini merupakan serangan terbesar pertama Ukraina terhadap fasilitas Rusia di Krimea dalam kurun setidaknya empat bulan. Namun belum jelas, apakah serangan udara Ukraina merusak infrastruktur Rusia yang berada di kota pelabuhan tersebut.
Saat Ukraina membentuk pemerintahan baru pasca digulingkannya mantan presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych tahun 2014, Rusia mengerahkan pasukannya ke Krimea.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, langkah itu dilakukan untuk melindungi warga etnis Rusia di wilayah tersebut yang terancam oleh rezim baru Ukraina.
Kelompok oposisi dari pemerintahan Yanukovych mengecam aksi Rusia. Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat (AS), turut mengkritik keras pengerahan pasukan Rusia ke Krimea.
Baca juga: Alquran Abadikan Tingkah Laku Yahudi yang Bodoh tapi Berlagak Pintar
Di tengah situasi demikian, otoritas Krimea menggelar referendum tentang reunifikasi dengan Rusia. Sebagian besar pemilih (96,7 persen di Krimea dan 95,6 persen di Sevastopol) mendukung gagasan tersebut. Jumlah warga yang berpartisipasi dalam proses referendum mencapai 80 persen.
Pada Maret 2014, Putin menandatangani perjanjian tentang reunifikasi Krimea dengan Rusia. Perjanjian diratifikasi Majelis Federal Rusia pada 21 Maret 2014.
Namun Ukraina menolak mengakui kemerdekaan Krimea dan keputusannya bersatu kembali dengan Rusia. Komunitas internasional pun memandang langkah Rusia di Krimea sebagai bentuk aneksasi atau pencaplokan.
Sejak Februari 2022, Rusia dan Ukraina terlibat perang. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda kedua negara siap terlibat dalam negosiasi gencatan senjata atau penghentian pertempuran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
