Kamis 28 Dec 2023 11:42 WIB

Telepon Netanyahu, Presiden Prancis Desak Penerapan Gencatan Senjata Langgeng di Gaza

Netanyahu menegaskan tak akan menghentikan perang sebelum Hamas ditumpas.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Gita Amanda
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu berulangkali menolak gencatan senjata. (ilustrasi)
Foto: EPA-EFE/MENAHEM KAHANA
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu berulangkali menolak gencatan senjata. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (27/12/2023). Pada kesempatan itu, Macron mendesak Netanyahu untuk menerapkan gencatan senjata yang langgeng di Gaza.

Menurut keterangan yang dirilis Kantor Kepresidenan Prancis, dalam pembicaraan dengan Netanyahu, Macron turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kematian warga sipil dan darurat kemanusiaan di Gaza. “Prancis akan bekerja sama dalam beberapa hari mendatang dengan Yordania untuk melaksanakan operasi kemanusiaan di Gaza,” ungkap Kantor Kepresidenan Prancis, dikutip laman Al Arabiya.

Macron turut mengangkat isu tentang meningkatnya aksi kekerasan pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Dia menekankan kepada Netanyahu soal pentingnya mengakhiri kekerasan tersebut. Macron juga meminta Israel membatalkan proyek pembangunan permukiman baru yang direncanakan di wilayah Palestina yang diduduki.

Hingga saat ini, Israel masih terus melancarkan agresi ke Gaza. Lebih dari 21 ribu warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara korban luka sudah melampaui 52 ribu orang.

Netanyahu telah beberapa kali menegaskan dia tidak akan menghentikan peperangan di Gaza sebelum kelompok Hamas ditumpas habis. Netanyahu bahkan mempunyai gagasan untuk mendorong warga Gaza bermigrasi secara sukarela keluar dari Gaza. Namun, Netanyahu mempertanyakan apakah ada negara yang bersedia menerima opsi tersebut.

Palestina pun telah mengutuk gagasan Netanyahu tersebut. "Pengakuan Netanyahu mengenai pengungsian warga kami merupakan pukulan baru bagi negara-negara yang mendukungnya dalam perang genosida di Jalur Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, Senin (25/12/2023), dikutip laman Anadolu Agency.

Kelompok Hamas juga mengecam rencana Netanyahu. “Rakyat Palestina tidak akan mengizinkan rencana apa pun yang bertujuan untuk melenyapkan perjuangan mereka (penduduk Gaza) atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat suci mereka,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Terdapat sekitar 2,2 juta penduduk di Gaza. Menurut PBB, saat ini sekitar 1,9 juta orang atau 85 persen dari populasi Gaza telah kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel. Sebagian dari mereka bahkan kehilangan tempat bernaung lebih dari satu kali.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement