REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memimpin kelompok negara yang memperingatkan Houthi akan ada "konsekuensi" bila mereka tidak berhenti menyerang kapal-kapal perdagangan di Laut Merah.

"Pesan kami kini jelas, kami meminta semua serangan ilegal ini segera dihentikan dan awak dan kapal yang ditahan dengan tidak sah segera dibebaskan," kata pernyataan yang dirilis Gedung Putih, seperti dikutip dari Aljazirah, Rabu (4/1/2023). "Houthi akan menanggung tanggung jawab konsekuensi bila terus mengancam nyawa, perekonomian global dan aliran bebas perdagangan di perairan penting kawasan," tambah pernyataan tersebut.

Inggris, Australia, Kanada, Jerman dan Jepang termasuk dari 12 negara yang menandatangani pernyataan itu. Hanya Bahrain negara Timur Tengah yang menandatanganinya.

Hubungan Bahrain dan Iran yang mendukung Houthi kini sedang merenggang. Pernyataan ini dikeluarkan setelah beberapa laporan menyebutkan pemerintah Presiden AS Joe Biden mempertimbangkan serangan langsung ke Houthi bila serangan berlanjut.

Houthi mengatakan serangan-serangan ke perairan sibuk itu sebagai aksi solidaritas pada rakyat Palestina di Gaza yang dibombardir Israel. Kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut mengatakan mereka mengincar kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel.

AS mengirimkan kapal induk USS Dwight D Eisenhower ke perairan tersebut. Sebelumnya Washington juga mengumumkan koalisi negara untuk melindungi pergerakan di Laut Merah yang mencakup 12 persen jalur perdagangan dunia.

Pada Rabu (3/1/2024) Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan ke sebuah kapal dagang di Laut Merah. "Pasukan angkatan laut angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi yang menargetkan kapal CMA CGM TAGE yang melakukan perjalanan menuju pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki," kata Houthi di X.

Operator CMA CGM mengatakan kapal kontainer itu tidak bersenjata dan tidak mengalami "insiden." Juru bicara CMA CGM mengatakan kapal tersebut menuju Mesir. Serangan Houthi beberapa pekan terakhir terkonsentrasi di Selat Bab al-Mandeb. Pada Selasa (2/1/2023) perusahaan perkapalan asal Denmark Maersk memperpanjang penangguhan pelayaran melalui Laut Merah dan Selat Aden "sampai pemberitahuan lebih lanjut."

Ikuti Whatsapp Channel Republika