REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH— Palestina pada Rabu menugaskan Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki untuk menyelidiki rincian koridor laut yang direncanakan antara Siprus Selatan dengan Jalur Gaza.
Sidang Kabinet mingguan yang dipimpin Maliki dan diadakan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki membahas mengenai koridor laut tersebut serta jaminan warga Palestina dapat tetap di Gaza, menurut pernyataan pemerintah Palestina.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dalam sambutannya mengatakan "Kami keberatan dengan koridor laut yang disetujui Siprus Selatan dengan Israel. Hal ini karena kami curiga bahwa kapal-kapal yang beroperasi di Siprus dapat digunakan untuk memindahkan rakyat kami dari Gaza."
"Kami secara resmi belum mendapat tanggapan dari Siprus mengenai kecurigaan ini. Kami belum menerima jaminan dari mereka bahwa kapal-kapal ini tidak akan menjadi bagian dari rencana Israel," tambah Shtayyeh.
Kementerian Luar Negeri Israel pada 20 Desember mengeluarkan pernyataan bahwa Menlu Eli Cohen membahas dibukanya koridor laut ke Gaza bersama rekannya dari pemerintahan Yunani di Siprus, Constantinos Kombos.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa dalam lingkup koridor laut yang direncanakan, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza akan melewati pemeriksaan di bawah koordinasi Israel di pusat serba guna yang didirikan di Pelabuhan Larnaca sebelum dikirim langsung ke Gaza tanpa melewati Israel. Cohen mengatakan koridor itu akan berkontribusi terhadap penarikan ekonomi Israel dari Jalur Gaza.
Sementara itu, secara terpisah, pemerintah Belanda menolak keras gagasan tentang pemindahan warga Palestina di Jalur Gaza ke wilayah lain. Negeri Kincir Angin menegaskan bahwa mereka mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Belanda menyoroti pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang mendorong warga Gaza bermigrasi secara sukarela keluar dari wilayah tersebut. Belanda berpendapat, komentar kedua menteri Israel itu tidak bertanggung jawab.
“Belanda menolak seruan apa pun agar warga Palestina diusir dari Gaza atau pengurangan wilayah Palestina. Hal ini tidak sesuai dengan solusi dua negara di masa depan, yaitu negara Palestina yang bisa hidup berdampingan dengan Israel yang aman,” kata Kemenlu Belanda dalam sebuah pernyataan, Rabu (3/1/2024), dikutip Anadolu Agency.
Sebelumnya, Jerman dan Amerika Serikat (AS) pun telah mengkritik keras Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich karena menganjurkan pengusiran warga Gaza.
Baca juga: Suka Bangun Malam Hari Kemudian Ingin Tidur Lagi, Baca Doa Rasulullah SAW Ini
“Posisi kami jelas, tidak boleh ada pengusiran atau pengurangan wilayah Jalur Gaza,” kata seorang juru bicara Kemenlu Jerman terkait usulan Ben-Gvir dan Smotrich tentang pengusiran warga Gaza, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, Rabu lalu.
Jubir Kemenlu Jerman itu menambahkan, negaranya menolak dalam istilah paling kuat, pernyataan yang dibuat Ben-Gvir dan Smotrich tentang pengusiran warga Gaza ke negara lain. Dia menegaskan, Jerman meyakini solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Sebelumnya Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga sudah mengkritik keras Ben-Gvir dan Smotrich karena menganjurkan pengusiran warga Gaza.
“AS menolak pernyataan Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir yang menghasut serta tidak bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada pengungsian massal warga Palestina dari Gaza,” kata Miller lewat akun X resminya, Rabu lalu.
Dia menegaskan, AS akan tetap memandang Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina. Namun Washington memang menolak Hamas kembali memerintah di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika