REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di daerah pendudukan Tepi Barat. Pertemuan ini dilakukan setelah ia bertemu pemimpin Israel.
Menurut wartawan yang ikut dalam perjalanan itu, Blinken menyeberangi pos pemeriksaan Israel untuk tiba di ibu kota de facto Palestina, Ramallah. Kunjungan ini satu hari setelah ia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya membahas perang Israel di Gaza, ketegangan di kawasan, dan masa depan konflik Israel-Palestina.
Dalam konferensi pers, Rabu (10/1/2024), Blinken mengatakan ia akan membahas tanggung jawab reformasi Otoritas Palestina dan meningkatkan pengelolaan pemerintahnya. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Washington bahwa Abbas harus merombak pemerintahnya untuk mengelola Gaza pascaperang.
Otoritas Palestina yang hanya memiliki kekuasaan terbatas di daerah pendudukan Tepi Barat masih menjadi harapan terbaik untuk menyatukan pemerintahan Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Kunjungan Blinken ke Israel dilakukan setelah ia tur ke sekutu-sekutu AS di Timur Tengah. Ia mengatakan negara-negara mayoritas muslim dan Arab itu ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Israel, tapi hanya bila memasukkan syarat jalan praktis menuju negara Palestina.
Perundingan yang ditengahi AS untuk pendirian negara Palestina di tanah yang kini diduduki Israel satu dekade yang lalu gagal. Pemimpin ekstrem kanan Israel yang berkuasa menolak pendirian negara Palestina.
Dalam konferensi persnya, Blinken menolak menjelaskan bagaimana Netanyahu dan kabinetnya menanggapi seruannya tentang negara Palestina. Ia mengatakan Israel harus membuat keputusan yang sulit, pilihan yang sulit untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh integrasi regional.
"Kekerasan pemukim ekstremis yang dilakukan dengan impunitas, perluasan pemukiman, penghancuran, penggusuran, semuanya mempersulit, bukan mempermudah, Israel untuk mencapai perdamaian dan keamanan yang langgeng," katanya, menyinggung konflik di Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika