REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (10/1/2024), telah mengadopsi resolusi yang mengecam serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Dewan Keamanan menuntut Houthi untuk menghentikan serangan-serangan tersebut.
Rancangan resolusi kecaman terhadap Houthi diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dalam pemungutan suara, sebanyak 11 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi itu. Sementara empat negara lainnya abstain, termasuk Rusia.
Sebelum voting dimulai, Rusia mengusulkan agar rancangan resolusi direvisi. Namun, permintaan Moskow ditolak. Resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan mengecam keras puluhan serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah yang mulai terjadi sejak 19 November 2023. Serangan tersebut dinilai menghambat perdagangan global serta melemahkan hak dan kebebasan navigasi.
Resolusi Dewan Keamanan juga menuntut Houthi agar segera melepaskan Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang mereka bajak dan tahan, beserta seluruh awaknya. Galaxy Leader dioperasikan Jepang dan memiliki hubungan dengan perusahaan Israel.
Selain itu, resolusi turut menuntut Houthi segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Resolusi pun meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memberikan laporan bulanan tertulis hingga 1 Juli 2024 kepada Dewan Keamanan mengenai serangan Houthi lebih lanjut terhadap kapal dagang dan komersial di Laut Merah.
Pekan lalu Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan, serangan berulang terhadap kapal komersial di Laut Merah oleh kelompok Houthi bisa berdampak pada perekonomian negaranya. Salah satu hal yang berpotensi dialami Inggris adalah kenaikan harga.
“Ini mungkin berdampak dan kami akan mengawasinya dengan sangat cermat,” kata Hunt ketika ditanya awak media apakah serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah bisa memicu kenaikan harga di Inggris, Sabtu (6/1/2024), dikutip laman Al Arabiya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan, negaranya siap mengambil tindakan langsung terhadap kelompok Houthi menyusul aksinya menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Kami bersedia mengambil tindakan langsung (terhadap Houthi), dan kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah ancaman terhadap kebebasan navigasi di Laut Merah,” kata Shapps dalam opininya yang diterbitkan surat kabar Daily Telegraph, 1 Januari 2024 lalu.
Menurut Shapps, tindakan Houthi di Laut Merah merupakan ujian bagi komunitas internasional. “Jika kita tidak melindungi Laut Merah, hal ini berisiko membuat pihak-pihak yang ingin mengancam di wilayah lain, termasuk di Laut Cina Selatan dan Krimea, semakin berani,” ucapnya.
The Telegraph melaporkan Inggris sedang menyusun rencana dengan Amerika Serikat (AS), mengenai potensi serangan militer terhadap Houthi. Menurut The Telegraph, Inggris dan AS akan segera merilis peringatan terakhir bagi Houthi untuk segera menghentikan aksi serangannya terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.
Sejak pertengahan November 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan drone ke kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik atau menuju pelabuhan Israel. Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina.
Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut. Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo dan memicu kenaikan ongkos pengiriman. Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.
Pada 18 Desember 2023, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Meningkatnya serangan Houthi yang berasal dari Yaman baru-baru ini mengancam kebebasan perdagangan, membahayakan pelaut yang tidak bersalah, dan melanggar hukum internasional,” ujar Austin.
Dia menambahkan, negara-negara yang berupaya menjunjung kebebasan navigasi perlu bersatu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.
Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan, pembentukan satgas maritim oleh AS dan sekutunya tidak akan mengubah sikap serta dukungan mereka untuk Palestina. “Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata Juru Bicara Houthi, Mohammed Abdulsalam, kepada Reuters, 19 Desember 2023 lalu.
“Posisi kami dalam mendukung Palestina dan Jalur Gaza akan tetap ada hingga berakhirnya pengepungan, masuknya makanan dan obat-obatan, dan dukungan kami terhadap rakyat Palestina yang tertindas akan terus berlanjut,” kata Abdulsalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika