REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China melarang pihak luar, seperti Amerika Serikat, untuk mencampuri urusan dalam negerinya, termasuk soal pemilu di Taiwan.
"Taiwan adalah urusan dalam negeri China. Pemilu di wilayah Taiwan adalah murni urusan dalam negeri China dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar, China menyesalkan dan sangat menentang komentar AS mengenai Pemilu Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Kamis (11/1/2024).
Pemilu presiden di Taiwan akan digelar pada Sabtu (13/1/2024). "Saya perlu menekankan bahwa permasalahan Taiwan merupakan kepentingan inti China dan memiliki garis pembatas yang tidak boleh dilewati dalam hubungan China-AS. Kami meminta AS untuk mematuhi prinsip 'satu China' dan ketentuan tiga komunike bersama China-AS," tambah Mao Ning.
Mao Ning meminta agar pejabat di AS dapat menghormati komitmen yang dibuat oleh para pemimpin AS dan China serta berhenti mencampuri pemilu di Taiwan dalam bentuk apa pun.
"Berhenti mengirimkan sinyal yang keliru kepada kelompok pendukung 'kemerdekaan Taiwan'. Kami akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah kami," ungkap Mao Ning.
Pemerintah China, kata Mao Ning, juga dengan tegas menentang AS untuk melakukan segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan.
"Hanya ada satu China di dunia. Taiwan adalah bagian integral dari China dan kami dengan tegas menentang AS melakukan segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan atau melakukan apa pun yang membahayakan hubungan China-AS maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," ujar Mao Ning.
Ada tiga calon yang akan berkompetisi, yaitu Wakil pemimpin Taiwan William Lai Ching-te selaku calon dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Wali Kota New Taipei Hou Yu-ih sebagai perwakilan dari Kuomintang (KMT), dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Lai Ching-te sebagai kandidat unggulan yang berasal dari DPP. Ia menggambarkan dirinya sebagai pembela demokrasi Taiwan, tapi Beijing menyebut dia "berbahaya" dan dapat memicu konflik lintas selat.
Meski begitu, dalam masa kampanye, Lai mengatakan akan tetap menjaga status quo di Selat Taiwan dan mewujudkan perdamaian jika terpilih.
Sementara, Partai KMT secara tradisional mengusung hubungan yang dekat dengan China. Kandidat dari KMT, Hou Yu-ih, berpendapat bahwa meningkatkan hubungan ekonomi dan membuka dialog dengan China adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian meski ia juga menolak kemerdekaan Taiwan dan model "satu negara, dua sistem".
Sedangkan, Ko Wen-je adalah mantan Wali Kota Taipei yang merupakan ahli bedah sebelum terjun ke dunia politik pada 2014. Ko menyebut TPP menawarkan "jalan tengah" antara DPP dan KMT soal isu China, tapi banyak pihak menyebut kebijakannya lebih mendekati KMT.
Beijing sendiri mengawasi dengan cermat pemungutan suara tersebut. Dalam pidato tahun barunya, Presiden China Xi Jinping mengatakan, penyatuan kembali tanah air adalah sebuah keniscayaan sejarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika