Senin 15 Jan 2024 23:43 WIB

Singapura Beri Selamat Pemenang Pemilu Taiwan, China akan Layangkan Protes

China menyebut pemimpin Taiwan yang baru berbahaya.

Pemenang pemilu Taiwan William Lai Ching-te. Taiwan menggelar pemilu pada Sabtu (13/1/2024).
Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Pemenang pemilu Taiwan William Lai Ching-te. Taiwan menggelar pemilu pada Sabtu (13/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menyatakan kekecewaannya kepada Singapura yang mengeluarkan pernyataan resmi yang memberikan ucapan selamat kepada pemenang pemilu Taiwan, William Lai Ching-te.

"Pemerintah China segera menyampaikan protes diplomatik kepada Singapura. Padahal para pemimpin Singapura telah menyatakan dalam beberapa kesempatan masalah Taiwan adalah 'garis merah' bagi China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Senin (15/1/2024).

Baca Juga

"Singapura menyambut baik keberhasilan pemilu dan mengucapkan selamat kepada William Lai dan partainya atas kemenangan mereka. Singapura mempunyai persahabatan yang erat dan lama dengan Taiwan dan rakyat Taiwan, dan akan terus mengembangkan hubungan ini berdasarkan kebijakan 'Satu China'," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pemberitaan media Singapura pada Ahad (14/1/2024).

"China berharap Singapura secara ketat mematuhi prinsip 'satu China' dan menjunjung tinggi hubungan persahabatan antara China dan Singapura melalui tindakan nyata," kata Mao Ning.

Mao Ning kembali menegaskan bahwa kedua sisi Selat Taiwan memiliki satu pemilik yang sama yaitu China. "Taiwan adalah bagian dari wilayah China. Deklarasi Kairo yang disepakati China, Amerika Serikat, dan Inggris 80 tahun lalu menetapkan dengan jelas bahwa semua wilayah yang diambil Jepang dari China, seperti Taiwan, harus dikembalikan ke China," ungkap Mao Ning.

Pasal 8 Potsdam Proclamation yang disepakati bersama oleh China, Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet pada 1945, kata Mao Ning, menetapkan bahwa syarat-syarat Deklarasi Kairo harus dilaksanakan.

"Kemudian Jepang menerima Kesepakatan Potsdam dan mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat. Instrumen internasional yang mengikat secara hukum ini memberikan dasar historis dan hukum atas fakta bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat terbantahkan dari wilayah China," tambah Mao Ning.

Meski kedua pihak di Selat Taiwan, yaitu China daratan dan Taiwan, belum bersatu kembali, Mao Ning menyebut kedaulatan dan wilayah China tidak pernah terputus dan status hukum serta fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China tidak pernah berubah.

"Inilah status quo sebenarnya dari masalah Taiwan. China akan mencapai reunifikasi nasional dan Taiwan pasti akan kembali ke pelukan tanah airnya," ungkap Mao Ning.

Taiwan baru saja selesai melangsungkan pemilu pada Sabtu (13/1/2024) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP). Ia digambarkan sebagai pembela demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia berbahaya dan menjadi salah satu kelompok separatis sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.

William Lai Ching-te memperoleh lebih dari 5,58 juta suara dari sekitar 14 juta surat suara, Hou Yu-ih, mengantongi 4,66 juta suara dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) memperoleh 3,68 juta suara.

Saat ini Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.

Di bawah kepemimpinan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement