REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan, negaranya sedang berusaha membantu pembentukan pemerintahan persatuan Palestina. Dia menyebut, sejumlah negara Eropa dan Arab yang memiliki perhatian atas isu tersebut turut membantu upaya Norwegia.
“Sejumlah negara bekerja sama dengan kami…mencoba membangun pemerintahan persatuan (Palestina) yang luas,” kata Eide saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dikutip laman Al Arabiya, Selasa (16/1/2024).
Eide menambahkan, Norwegia berpandangan bahwa wilayah Palestina yang bersatu harus dijalankan oleh Otoritas Palestina. “(Namun) di atas segalanya, hal tersebut harus sesuai dengan keinginan rakyat Palestina,” ujarnya dilansir dari Reuters.
Eide mengatakan, upaya mencari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina menjadi mendesak. Sebab konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza menyebar ke kawasan. Dia berpendapat, hanya Amerika Serikat (AS) dan rakyat Israel yang dapat mempengaruhi posisi Israel. “Apa yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan persatuan Palestina, dan memikirkan model dengan negara-negara yang berkepentingan,” ucapnya.
Norwegia berperan sebagai fasilitator dalam pembicaraan tahun 1992-1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Oslo pada 1993. Otoritas Palestina, yang dibentuk berdasarkan perjanjian tersebut, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat.
Sejak perundingan Oslo, Norwegia telah memimpin kelompok donor yang mengoordinasikan bantuan internasional untuk wilayah Palestina, Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC). Norwegia juga bekerja dengan negara-negara lain untuk mencoba menghidupkan kembali saluran diplomatik antara Israel dan Palestina.
Saat ini perang antara Israel dan Hamas masih berlangsung di Gaza. Hampir 24 ribu warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Kebanyakan korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu korban luka sudah melampaui 56 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika