REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Partai Buruh Israel telah mengumumkan akan mengajukan proposal mosi tidak percaya pada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke parlemen (Knesset). Partai tersebut menyoroti ketidakmampuan Netanyahu untuk memulangkan warga Israel yang masih disandera Hamas di Jalur Gaza.
“Putri dan putra kami telah ditawan oleh Hamas selama 103 hari. (Selama) 103 hari negara Israel terpecah antara Israel dan Gaza. Dan pemerintah tidak peduli sama sekali,” kata Partai Buruh Israel lewat akun X resminya, Rabu (17/1/2024), dikutip laman Middle East Monitor.
Di unggahan lain, Partai Buruh Israel mengingatkan bahwa para sandera tidak mempunyai waktu.
“Mereka (para sandera) tidak punya waktu. Kita tidak punya waktu. Dan tidak ada kepercayaan pada pemerintah yang tidak melakukan segalanya untuk mengembalikan mereka. Tidak ada kepercayaan pada pemerintah yang tidak menempatkan penculikan sebagai prioritas,” kata Partai Buruh Israel.
“Sebuah pemerintahan yang peduli terhadap kepentingan korupnya dan bukan mereka yang mengorbankan nyawanya demi kepentingannya. Ini adalah pemerintahan yang tidak dapat dipercaya, harus digulingkan,” tambah Partai Buruh Israel.
Partai Buruh memiliki empat dari 120 kursi di Knesset. Partai tersebut dipimpin oleh mantan menteri transportasi Israel, Merav Michaeli. Pada Rabu lalu, partai Yesh Atid, yang memiliki 24 kursi di Knesset dan dipimpin tokoh oposisi Yair Lapid, mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.
Mosi tersebut sebagai keberatan terhadap anggaran yang disetujui pemerintah. “Pemerintahan ini tidak bisa terus ada. Ini adalah kegagalan yang mengorbankan nyawa masyarakat dan masa depan negara,” kata Yesh Atid.
Proses mosi tidak percaya memerlukan dukungan mayoritas atau 61 anggota Knesset. Koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu memiliki mayoritas kursi di Knesset, yakni sebanyak 64. Oleh sebab itu, kecil kemungkinan kubu oposisi dapat memenangkan pemungutan suara.
Pada Senin (15/1/2024) lalu, Hamas...
Ikuti Whatsapp Channel Republika