REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengecam "agenda rasis radikal" Pemerintah Israel yang menolak tekanan dunia untuk menerapkan solusi dua negara usai perang di Gaza berakhir. Kecaman ini disampaikan dalam pertemuan dengan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.
"Satu-satunya keluar dari penderitaan ini adalah solusi dua negara, mereka menolak seluruh masyarakat internasional dan sudah waktunya dunia untuk bertindak," kata Safadi seperti dikutip Aljazirah, Senin (22/1/2024).
Di pertemuan yang sama Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa akan berusaha meraih solusi dua negara bagi Israel dan Palestina dalam pertemuan di Brussels. Ia mengatakan, Uni Eropa mendukung inisiatif tersebut.
"Apa yang ingin kami lakukan adalah membangun solusi dua negara, jadi mari membicarakannya," kata Borrell.
Ia memberitahu Israel, "perdamaian dan stabilitas tidak bisa dibangun dengan cara militeristik". Ia menambahkan, situasi di Jalur Gaza "tidak bisa lebih buruk lagi".
"Jelas cara Israel mencoba menghancurkan Hamas salah. Sejak sekarang saya tidak akan berbicara mengenai proses perdamaian, tapi saya ingin proses solusi dua negara," tegas Borrel.
"Solusi lain apa yang mereka pikirkan? Untuk membuat semua rakyat Palestina pergi? Membunuh mereka semua?" tambahnya.
Sementara itu sebelum berangkat ke pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan solusi dua negara "satu-satunya solusi" untuk konflik Israel-Palestina.
"Mereka yang mengatakan tidak ingin mendengar solusi itu tidak membawa alternatif lain.
Sebelumnya dalam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mendesak "langkah konkret" menuju solusi dua negara termasuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pada Desember lalu Zhang mengatakan "sudah cukup" ketika ditanya apa pesannya pada negara yang menentang gencatan senjata di Gaz
Baca juga: 5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki
Pernyataan itu ia sampaikan setelah Beijing menegur Washington yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata. Cina mengatakan keputusan Amerika Serikat (AS) "mengecewakan dan disesalkan."
Pada Sabtu (20/1/2024) Netanyahu menolak pernyataan Biden mengenai pendirian negara Palestina setelah perangnya di Gaza berakhir. Sudah lama AS memegang komitmen solusi dua negara untuk mengakhiri perang Israel-Palestina. Dalam pernyataan Sabtu lalu Netanyahu kembali mengulang penolakannya pada pendirian negara Palestina.
Netanyahu mengatakan ia dengan tegas menentang “tekanan internasional dan internal” untuk mengubah posisi ini dan akan terus melakukannya. “Desakan saya adalah hal yang selama bertahun-tahun menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan menimbulkan bahaya nyata bagi Israel,” katanya.
Juru bicara...
Ikuti Whatsapp Channel Republika