REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyoroti meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat perang di Jalur Gaza. Menurutnya, saat ini ancaman pecahnya perang terbuka di kawasan tersebut nyata dan sedang berlangsung.
“Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi,” kata Retno ketika berpartisipasi dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB membahas situasi Gaza, Selasa (23/1/2024).
Merespons situasi tersebut, Retno menekankan pentingnya tiga hal kepada Dewan Keamanan PBB. Pertama, pentingnya gencatan senjata segera dan permanen di Gaza.
“Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara,” ucapnya.
Hal kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. “Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” ujar Menlu RI.
Kemudian terakhir, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Retno mengingatkan bahwa setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil tak bersalah.
“Dalam pernyataan saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum,” katanya.
Dalam pertemuan, Menlu menyampaikan kritik tajam atas banyaknya resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina yang dilanggar, tapi tanpa disertai sanksi terhadap pihak pelanggar. Dia pun menekankan bahwa mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, bukan mentoleransi genosida.
Dalam pernyataannya, Retno mempertanyakan tentang berapa banyak resolusi terkait Palestina yang sudah diadopsi. Kemudian dari resolusi-resolusi tersebut, berapa yang sungguh-sungguh dilaksanakan.
“Sebagai catatan, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” ujar Menlu.
“Lebih lanjut dalam pernyataan saya juga menyampaikan ke mana Palestina harus mengadu jika Dewan Keamanan PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” tambah Retno.
Dia mengingatkan bahwa Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Menlu RI mengatakan bahwa saat ini lebih dari 25 ribu warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Warga Gaza yang sekarat akibat kelaparan dan kedinginan juga semakin banyak.
“Saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi genosida,” ujar Retno.
Baca juga: 5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki
Retno menekankan, semua negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali, termasuk terkait situasi di Gaza.
“Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ucapnya.
Meski sudah memakan lebih dari 25 ribu korban jiwa dan menghancurkan 60 persen infrastruktur, perang di Gaza tampaknya masih akan berlangsung hingga beberapa bulan mendatang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengkategorikan perang melawan Hamas yang saat ini masih berlangsung di Gaza sebagai “fase ketiga”. “Netanyahu mengatakan bahwa dibutuhkan waktu enam bulan bagi tentara untuk menyelesaikan perang fase ketiga, yang telah dimulai di Jalur Gaza utara,” kata lembaga penyiaran publik Israel, KAN, dalam laporannya, Selasa kemarin.
Netanyahu mengatakan bahwa fase pertama pemboman udara di Jalur Gaza memakan waktu tiga pekan. “Dan seperti yang kami katakan bahwa manuver besar-besaran bagian kedua akan memakan waktu tiga bulan, dan memang demikian, maka kami mengatakan bahwa bagian ketiga dari penetapan kendali akan berlangsung enam bulan,” ujar Netanyahu seperti dikutip KAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
