REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak AS, Inggris, dan beberapa negara lain membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengatakan kebutuhan mendesak para pengungsi Palestina harus dipenuhi.
“Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka, saya sendiri merasa prihatin dengan tuduhan ini. Saya sangat mengimbau kepada para pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, untuk setidaknya, menjamin keberlangsungan pekerjaan UNRWA,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, Ahad (28/1/2024).
Sementara itu, dua juta warga sipil di Gaza bergantung pada bantuan penting dari UNRWA untuk kelangsungan hidup sehari-hari, tetapi pendanaan UNRWA saat ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka pada Februari.
“Tindakan menjijikkan yang dilakukan para anggota staf ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, puluhan ribu pria dan perempuan yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antara mereka yang berada dalam situasi paling berbahaya bagi para pekerja kemanusiaan, tidak seharusnya dihukum,” katanya.
UNRWA mengatakan mereka telah memecat beberapa stafnya karena dugaan keterlibatan dalam serangan 7 Oktober terhadap warga Israel. AS, Inggris, Italia, Australia, Kanada, Finlandia, dan Belanda memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul klaim Israel pada Jumat.
Norwegia menyambut baik penyelidikan terhadap beberapa staf UNRWA, tetapi mengatakan akan terus mendukung warga Palestina melalui UNRWA. Irlandia juga mengumumkan tidak akan menyetop pendanaan untuk badan PBB tersebut.
"Organisasi tersebut mengambil tindakan cepat menyusul tuduhan yang sangat serius itu terhadap beberapa anggota staf UNRWA," kata Guterres.
Guterres mengatakan PBB mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah ini melalui Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS). “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan langsung teridentifikasi dan diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini; satu dipastikan meninggal, dan dua lainnya sedang diklarifikasi,” ujarnya.
Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk menuntut secara pidana, kata pernyataan itu. Sebelumnya pada 7 Januari, UNRWA mengumumkan sebuah peninjauan penuh dan independen terhadap organisasinya.
Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat telah mengeluarkan putusan sementara yang memerintah Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Israel terus melakukan serangan membabi buta terhadap wilayah kantong tersebut.
Serangan Israel di Jalur Gaza telah membunuh setidaknya 26.422 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.087 orang terluka sejak 7 Oktober 2023. Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika