REPUBLIKA.CO.ID, LUANG PRABANG -- Seorang pejabat senior pemerintahan militer Myanmar menghadiri pertemuan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Laos sebagai perwakilan nonpolitik, menurut sejumlah sumber diplomatik pada Ahad (28/1/2024).
Kehadiran pejabat senior Kementerian Luar Negeri pada pertemuan di Luang Prabang yang dimulai pada Ahad itu terjadi menjelang peringatan tiga tahun kudeta militer Myanmar. Kudeta militer menggulingkan pemerintahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis di Myanmar pada 1 Februari 2021.
Myanmar memboikot pertemuan tingkat menteri sejak negara-negara anggota ASEAN pada Oktober 2021 memutuskan, hanya perwakilan nonpolitik dari Myanmar yang diperbolehkan hadir pada pertemuan ASEAN.
Laos, yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini, bersedia untuk terlibat dengan rezim militer Myanmar. Junta militer Myanmar mulanya berupaya agar pejabat tinggi seperti menteri luar negeri berpartisipasi pertemuan tersebut, tetapi rencana itu ditolak anggota ASEAN.
Rezim militer Myanmar menggunakan kekerasan dalam menindas pengunjuk rasa prodemokrasi, akan tetapi konflik antara rezim dan kelompok etnis semakin meningkat sejak Oktober tahun lalu. Negara anggota ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.