Senin 29 Jan 2024 22:48 WIB

Malaysia Dukung Upaya Indonesia dan Laos Selesaikan Krisis Myanmar

Malaysia siap bekerjasama selesaikan krisis Myanmar.

Bendera Malaysia. Malaysia siap bekerjasama selesaikan krisis Myanmar
Foto: EPA
Bendera Malaysia. Malaysia siap bekerjasama selesaikan krisis Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri  Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya, Senin (29/1/2024).

Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi  kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.

Baca Juga

Pernyataan Mohamad itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional.

Dia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Dia juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN serta memastikan ASEAN mendorong upaya membangun arsitektur regional.

Mengenai krisis di Jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya.

Baca juga: Ingin Segala Urusan Dipermudah Allah SWT? Baca Doa dari Alquran Berikut Ini

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang terus-menerus dilakukan hanya menambah penderitaan yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan kepada rakyat Palestina di Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, dia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN di Laut China Selatan yang tidak diperhitungkan dalam Dokumen Akhir KTT Gerakan Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Dia  juga menyatakan perlunya ASEAN menangani masalah Laut China Selatan dengan tepat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement