REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) pada November mendatang, presiden petahana, Joe Biden, menyusun strategi untuk menarik para pemilih muda. Pengampunan utang pelajar atau mahasiswa menjadi salah satu cara yang ditempuh Biden.
Dalam kampanye pilpres AS tahun 2020, Biden berjanji kepada para pemilih bahwa dia akan menghapuskan sejumlah besar utang pelajar jika berhasil terpilih. Menurut beberapa ahli politik, janji tersebut kemungkinan besar berperan dalam mendorong mahasiswa di AS untuk menggunakan hak pilihnya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Para pemilih muda juga terbukti penting bagi kemenangan Biden di beberapa negara bagian utama, termasuk Arizona, Michigan, dan Pennsylvania. Namun pada Juni tahun lalu, mayoritas konservatif Mahkamah Agung AS memutuskan Presiden Biden tidak memiliki wewenang untuk membatalkan utang pelajar bagi jutaan warga Amerika.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa rencana pembatalan pinjaman senilai 400 miliar dolar AS melebihi kewenangan lembaga eksekutif. Keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden membuka permohonan keringanan pinjaman hingga 20 ribu dolar AS per peminjam dan mengumumkan kepada beberapa peminjam bahwa mereka telah “sepenuhnya menyetujui” keringanan tersebut.
Beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menerbitkan putusannya, Biden menggelar konferensi pers di Gedung Putih. “Keputusan (Mahkamah Agung) hari ini telah menutup satu jalan. Sekarang kita akan mengejar (jalan) yang lain,” ujar Biden kala itu.
Rencana alternatif tersebut, yang kemudian dikenal sebagai “Biden’s Plan B”, dapat menghapuskan utang pelajar sebanyak 10 juta orang, menurut sebuah perkiraan. Biden mungkin akan mencoba memberikan bantuan tersebut sebelum pilpres AS digelar pada November mendatang.
Pemerintahan Biden telah mengeksplorasi semua kewenangan yang ada untuk mengurangi utang pelajar kepada masyarakat. Selain upaya kedua presiden untuk melakukan pembatalan pinjaman mahasiswa secara besar-besaran, Departemen Pendidikan AS, di bawah masa jabatannya, telah melakukan sejumlah perbaikan pada program pengampunan utang pemerintah saat ini.
Sebagai akibat dari perubahan tersebut, lebih dari 3,7 juta orang Amerika telah menerima pembatalan pinjaman, dengan total bantuan sebesar 136 miliar dolar AS. “Presiden Biden telah berbuat lebih banyak dalam menerapkan pengampunan pinjaman mahasiswa dibandingkan presiden sebelumnya,” kata pakar pendidikan tinggi Mark Kantrowitz, dikutip laman CNBC, 24 Januari 2024 lalu.
Program pengampunan utang pelajar atau mahasiswa diyakini masih bisa menarik para pemilih muda untuk kembali memilih Biden. Sebab Partai Republik, yang berseberangan dengan kubu Biden, sebagian besar menentang pengampunan utang.
Dalam acara kampanye musim panas lalu, mantan presiden sekaligus calon lawan Biden dalam pilpres AS 2024, Donald Trump, mengatakan, upaya Biden untuk meringankan utang masyarakat “akan sangat tidak adil bagi jutaan orang yang membayar utang mereka melalui kerja keras dan ketekunan”.
Saat masih menjabat, Trump juga berupaya menghentikan program Pengampunan Pinjaman Pelayanan Publik (Public Service Loan Forgiveness) yang populer. Program itu bertujuan melunasi utang pemerintah dan pekerja nirlaba tertentu setelah satu dekade.
Suara Pemuda
Astra Taylor, salah satu pendiri Debt Collective, sebuah serikat debitur, mengatakan bahwa Presiden Biden masih harus berbuat lebih banyak dalam upaya menghapuskan utang di kalangan mahasiswa. “Lebih dari 40 juta orang dijanjikan pembatalan, jumlah yang jauh lebih kecil dari 3,7 juta orang yang telah menerima keringanan. Rasio tersebut perlu diubah secara dramatis jika Biden ingin mendapatkan kembali kepercayaan pemilih,” ucapnya.
Namun Amanda Taylor, seorang bloger di St Louis, tidak menyalahkan Biden atas masih kecilnya rasio pelajar yang telah menerima pengampunan utang. Sebaliknya, dia menyalahkan negara-negara bagian yang dipimpin Partai Republik yang mengajukan gugatan untuk menantang rencana pengampunan pinjaman mahasiswa Presiden Biden.
Para hakim Mahkamah Agung AS akhirnya memenuhi gugatan tersebut. “Saya yakin Biden melakukan segala daya yang dimilikinya untuk menepati janjinya. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang percaya bahwa dia melanggar perintah (Mahkamah Agung-red),” kata Amanda Taylor.
Taylor, yang kini berusia 47 tahun, lulus dengan hutang mahasiswa sebesar 20 ribu dolar AS, namun telah melunasinya. Sementara itu Sam Berndt, seorang ilmuwan komputer yang tinggal di Pasadena, California, tidak setuju bahwa Biden telah melakukan semua yang dia bisa terkait program pengampunan utang. Berndt meyakini presiden memiliki otoritas hukum lain yang belum dimanfaatkan.
Dia gusar karena Biden menuding Partai Republik dan Mahkamah Agung AS sebagai alasannya tidak berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis pinjaman mahasiswa. Berndt berutang hampir 40 ribu dolar AS dalam bentuk utang mahasiswa. Dia masih belum tahu siapa yang akan dipilihnya dalam pilpres AS pada November mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
