“Menahan dana dari badan PBB yang paling mampu menyediakan makanan, air, dan obat-obatan untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 2,3 juta orang di Gaza menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap apa yang telah diperingatkan oleh para ahli terkemuka di dunia tentang ancaman kelaparan,” kata direktur advokasi krisis di HRW, Akshaya Kumar, Kamis (1/2/2024), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Dia mengingatkan, warga Gaza, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan mereka yang sedang hamil, sangat bergantung pada layanan UNRWA. HRW menemukan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza. 

“Mereka (Israel) melakukan hal tersebut dengan secara sengaja menghalangi pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan, dengan sengaja menghancurkan wilayah pertanian, dan merampas hak-hak penduduk sipil yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan para pejabat Israel dan oleh pasukan Israel,” kata HRW.

Belasan negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA. Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait.

UNRWA berisiko tidak bisa melanjutkan pemberian bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari, jika pendanaan terhadap badan tersebut dihentikan. “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024). 

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu. “Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini, Ahad (28/1/2024) lalu, dikutip laman Anadolu Agency.

Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka. “Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan,” ungkapnya.

“Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional,” tambah Lazzarini.

Israel tidak sekali menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza.