REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths mengatakan, Israel telah menolak mengizinkan masuknya sejumlah besar bantuan ke Jalur Gaza.
Namun dia menyebut, Israel tak memberi alasan yang jelas di balik penolakannya. “Kami terus menghadapi penolakan yang sering terjadi terhadap masuknya barang-barang yang sangat dibutuhkan ke Gaza oleh Israel, karena alasan yang tidak jelas, tidak konsisten, dan seringkali tidak ditentukan,” kata Griffiths, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (1/2/2024).
Dia menekankan, PBB dan lembaga kemanusiaan membutuhkan akses terhadap warga sipil yang membutuhkan di seluruh Gaza.
“Saat ini, sebagian besar akses kami ke Khan Younis, Wilayah Tengah, dan Gaza Utara tidak ada. Kemampuan komunitas kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat Gaza dengan bantuan masih sangat tidak memadai,” ujar Griffiths.
Saat ini Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai lembaga utama yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat Gaza juga tengah menghadapi krisis.
Belasan negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.
Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait.
Jika aliran pendanaan disetop, UNRWA terancam tidak bisa lagi menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari.
“Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024).
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.
“Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini, Ahad (28/1/2024) lalu, dikutip laman Anadolu Agency.
5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki
http://republika.co.id/berita//s6z6n5320/5-pilihan-doa-ini-bisa-jadi-munajat-kepada-allah-swt-perlancar-rezeki
Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka.
“Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan,” ungkapnya.
“Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional,” tambah Lazzarini.
Israel tidak sekali menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika