Ahad 04 Feb 2024 20:10 WIB

DK PBB akan Gelar Rapat Mengenai Serangan AS ke Irak dan Suriah

Serangan AS di Irak dan Suriah merupakan kesalahan yang menambah ketegangan.

Rep: Lintar Satria / Red: Friska Yolandha
Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) menembak jatuh drone Turki yang beroperasi di dekat pasukannya di Suriah.
Foto: AP
Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) menembak jatuh drone Turki yang beroperasi di dekat pasukannya di Suriah.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan menggelar rapat darurat pada Senin (5/2/2024). Rapat ini akan membahas serangan terbaru Amerika Serikat (AS) ke Irak dan Suriah. Pada Ahad (4/2/2024) kantor berita AFP mengutip sumber diplomatik yang mengatakan rapat ini digelar atas permintaan Rusia.

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengutip serangan udara tersebut.

Baca Juga

"(Serangan ini) menunjukkan pada dunia sifat agresif kebijakan AS di Timur Tengah dan Washington sepenuhnya melanggar hukum internasional," katanya seperti dikutip Aljazirah.

Pasukan AS melancarkan gelombang serangan udara terhadap para pejuang yang didukung Iran di Irak dan Suriah pada  Jumat (2/2/2024) sebagai balasan atas serangan drone di Yordania yang menewaskan tiga tentara AS pekan lalu.

Iran mengatakan serangan-serangan AS di Irak dan Suriah merupakan sebuah "kesalahan strategis" yang hanya akan menambah ketegangan dan ketidakstabilan di Timur Tengah yang diperburuk operasi militer Israel di Gaza. Presiden AS Joe Biden mengatakan serangan "akan terus berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih".

Dalam pernyataan Sabtu (3/2/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan serangan AS merupakan "pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Irak dan Suriah, hukum internasional, dan pelanggaran yang jelas terhadap Piagam PBB".

"Serangan-serangan itu hanya mendukung tujuan rezim Zionis. Serangan-serangan semacam itu semakin melibatkan pemerintah AS di wilayah tersebut dan membayangi kejahatan rezim Zionis di Gaza," kata Kanaani dalam pernyataan tersebut, merujuk pada Israel.

"Kelanjutan dari petualangan semacam itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional," tambah pernyataan tersebut, dan mendesak Dewan Keamanan PBB serta komunitas internasional untuk mencegah perluasan krisis.

Dalam pernyataannya pemerintah Iran mengatakan "akar dari ketegangan dan krisis di wilayah tersebut kembali ke pendudukan rezim Israel dan kelanjutan operasi militer rezim ini di Gaza dan genosida terhadap Palestina dengan dukungan tak terbatas dari Amerika Serikat".

"Kembalinya stabilitas dan keamanan di kawasan ini tidak dapat dibayangkan kecuali dengan memfokuskan diri pada akar masalah dari krisis ini dan menyelesaikannya," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement