REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua Partai Yesh Atid, Yair Lapid, mengatakan, dia akan mendukung setiap upaya untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Saat ini kemampuan Netanyahu untuk menyelesaikan krisis di Gaza dan memulangkan warga yang masih disandera Hamas mulai dipertanyakan berbagai kalangan di Israel.
“Partai Yesh Atid akan memberikan suara dari 24 anggotanya di parlemen untuk setiap tindakan semacam itu pelengseran Netanyahu,” tulis Lapid di akun X-nya, Senin (5/2/2024). Partai Yesh Atid menguasai 24 dari 120 kursi di parlemen Israel (Knesset). Partai koalisi Netanyahu menguasai sebagian besar kursi di Knesset, yakni sebanyak 64.
Sebelumnya media-media Israel melaporkan bahwa mantan menteri pertahanan Israel yang kini menjabat sebagai Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz, berusaha merekrut anggota Partai Likud dalam upaya menggantikan Netanyahu. Likud adalah partai sayap kanan yang saat ini dipimpin Netanyahu.
Menurut Radio Tentara Israel, utusan Gantz menjanjikan tempat di pemerintahan baru kepada para pejabat dan anggota parlemen dari Partai Likud sebagai imbalan atas penyelesaian mosi tidak percaya untuk menggantikan Netanyahu. Berbagai anggota parlemen dari Partai Likud diusulkan sebagai kandidat untuk mengambil alih peran perdana menteri tanpa menuntutnya untuk Gantz.
Gantz menolak mengomentari laporan tersebut. Bulan lalu, sebuah blok Arab di Knesset mengumumkan akan mengupayakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu. Langkah itu terkait dengan perang yang berlangsung di Jalur Gaza.
Dalam sebuah pernyataan pada 28 Januari 2024, Partai Gerakan Pembaruan Arab atau dikenal sebagai Ta'al, mengatakan mereka akan mengajukan proposal mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu pada 29 Januari 2024. Dalam keterangan yang dirilis Ta’al, proposal tersebut akan menyerukan diakhirinya perang Gaza, mencapai kesepakatan pertukaran sandera, dan meluncurkan jalur politik untuk perdamaian.
“Pemerintah Netanyahu menghalangi tercapainya kesepakatan untuk mengembalikan sandera dan tahanan sebagai bagian dari proses pertukaran tahanan, karena kelanjutan perang berkontribusi pada kelangsungan hidup negara tersebut,” demikian isi proposal Ta’al, dikutip laman Anadolu Agency.
“Tidak ada alternatif selain mengakhiri perang untuk memulai jalur politik baru menuju perjanjian perdamaian yang adil,” Ta’al dalam proposalnya. Sebelumnya Partai Buruh Israel juga telah mengumumkan akan mengajukan proposal mosi tidak percaya pada pemerintahan Benjamin Netanyahu ke Knesset.
Partai tersebut menyoroti ketidakmampuan Netanyahu untuk memulangkan warga Israel yang masih disandera Hamas di Jalur Gaza. “Putri dan putra kami telah ditawan oleh Hamas selama 103 hari. (Selama) 103 hari negara Israel terpecah antara Israel dan Gaza. Dan pemerintah tidak peduli sama sekali,” kata Partai Buruh Israel lewat akun X resminya, 17 Januari 2024 lalu, dikutip laman Middle East Monitor.
Di unggahan lain, Partai Buruh Israel mengingatkan bahwa para sandera tidak mempunyai waktu. “Mereka (para sandera-red) tidak punya waktu. Kita tidak punya waktu. Dan tidak ada kepercayaan pada pemerintah yang tidak melakukan segalanya untuk mengembalikan mereka. Tidak ada kepercayaan pada pemerintah yang tidak menempatkan penculikan sebagai prioritas,” kata Partai Buruh Israel.
“Sebuah pemerintahan yang peduli terhadap kepentingan korupnya dan bukan mereka yang mengorbankan nyawanya demi kepentingannya. Ini adalah pemerintahan yang tidak dapat dipercaya, harus digulingkan,” tambah Partai Buruh Israel.
Partai Buruh hanya memiliki empat dari 120 kursi di Knesset. Dibutuhkan 61 suara dari 120 kursi di Knesset agar mosi tidak percaya dapat disahkan. Karena saat ini Knesset masih dikuasai partai koalisi pemerintahan Netanyahu, sulit mosi tidak percaya bisa lolos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
