REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Norwegia setuju membantu memfasilitasi pengiriman uang pajak Otoritas Palestina yang dikumpulkan dan sedang dibekukan Israel. Pemerintah Norwegia mengatakan menyediakan dana sangat penting bagi Pemerintah Palestina.
Barat mengakui Otoritas Palestina yang menguasai sedikit wilayah di daerah pendudukan Tepi Barat sebagai entitas sah yang memerintah Palestina. Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara 1990, kementerian keuangan Israel mengumpulkan pajak untuk rakyat Palestina dan mengirimkannya ke Otoritas Palestina setiap bulan.
Namun pengiriman dana tersebut terhenti setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. Norwegia mengatakan solusi sementara akan mengembalikan pengiriman dana tersebut dan mencegah keuangan Otoritas Palestina ambruk.
Sehingga mereka dapat membayar gaji dan mempertahankan operasi layanan dasar seperti sekolah dan layanan kesehatan. "Sangat penting mempromosikan stabilitas di kawasan dan bagi Otoritas Palestina memiliki legitimasi atas rakyatnya," kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere, Ahad (18/2/2024).
Norwegia bertindak sebagai penengah dalam solusi yang disepakati Israel dan Otoritas Palestina, dengan memegang pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkan Israel sejak 7 Oktober. "Palestina kemudian bersedia menerima dana lainnya," kata Norwegia.
Juru bicara kementerian luar negeri Norwegia mengatakan porsi pendapatan yang akan disimpan Norwegia sama dengan porsi yang diperkirakan Israel untuk Gaza. Dapat mengakses pendapatan merupakan kunci bagi kelangsungan hidup Otoritas Palestina yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di daerah pendudukan Tepi Barat.
Beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), juga menginginkan Palestina memainkan peran dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah perang berakhir. Pada 2 November lalu Israel mengatakan akan memprotes pendapatan pajak itu untuk dikirim ke Otoritas Palestina di Tepi Barat. Tapi masih menahan dana untuk Gaza yang dikuasai Hamas tapi Otoritas Palestina membantu memenuhi kebutuhan sektor publik seperti gaji, obat-obatan dan program-program bantuan sosial.
Namun pada 6 November 2023, Palestina mengatakan mereka ingin akses penuh atas dana tersebut dan tidak menerima syarat yang mencegah mereka membayar gaji karyawan. Diperkirakan Otoritas Palestina menghabiskan 30 persen anggarannya untuk Gaza. Pada 21 Januari 2024, para pejabat Israel mengatakan kabinet Israel menyetujui rencana untuk membekukan dana pajak yang diperuntukkan bagi Jalur Gaza untuk dipegang Norwegia dan bukannya dialihkan ke Otoritas Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
