REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kantor Kepresidenan Palestina menolak rencana masa depan Gaza yang diajukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu ingin terus menjajah wilayah Palestina dan mencegah pendirian negara Palestina.
"Gaza hanya akan menjadi bagian dari negara merdeka Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan rencana selain itu akan ditakdirkan gagal dan Israel tidak akan berhasil dalam upayanya mengubah realitas geografi," kata juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh seperti dikutip Aljazirah, Jumat (23/2/2024).
Ia menambahkan bila dunia ingin stabilitas dan keamanan di kawasan, maka penjajahan Israel harus diakhir dan mengakui negara merdeka Palestina.
Sebelumnya, surat kabar Times of Israel melaporkan Netanyahu mempresentasikan rencana untuk masa depan Gaza dengan menempatkan pejabat lokal untuk memerintah daerah kantong Palestina tersebut. Israel juga memiliki kebebasan tak terbatas untuk mengoperasikan kehadiran militer Israel.
Jajak pendapat surat kabar Maariv menunjukkan bila pemilihan umum dilakukan sekarang, maka Partai Likud yang dipimpin Netanyahu hanya akan memenangkan 18 dari 120 kursi parlemen Israel atau Knesset. Partai yang dipimpin anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz akan mendapatkan lebih banyak kursi.
Berdasarkan jajak pendapat ini ia akan memimpin partai terbesar. Partai sayap kanan yang dipimpin menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir, juga akan mendapatkan lebih banyak kursi dibandingkan yang mereka miliki saat ini.
Belum diketahui kapan pemilihan umum Israel akan digelar namun dalam beberapa hari ke depan akan ada pemilihan umum daerah. Para pengamat menilai hasil dari pemilihan itu akan menjadi indikator bagi pemilihan umum Israel berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
