Sabtu 24 Feb 2024 13:14 WIB

Ini Rencana Netanyahu untuk Gaza Ketika Perang dengan Hamas Usai

Lebih dari 29.400 warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Lida Puspaningtyas
 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the voting session for the impeachment of Hadash-Ta’al party MP Ofer Cassif in Jerusalem, 19 February 2024. The motion was brought up after Cassif publicly supported South Africa’s genocide case against Israel at the International Court of Justice (ICJ).
Foto: EPA-EFE/ABIR SULTAN
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the voting session for the impeachment of Hadash-Ta’al party MP Ofer Cassif in Jerusalem, 19 February 2024. The motion was brought up after Cassif publicly supported South Africa’s genocide case against Israel at the International Court of Justice (ICJ).

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah merilis rencana resmi pertamanya terkait apa yang hendak dilakukannya di Jalur Gaza jika perang dengan Hamas telah berakhir. Dalam rencana tersebut, Israel disebut akan mempertahankan kontrol keamanan atas seluruh Gaza dan membuat proses rekonstruksinya bergantung pada kemajuan demiliterisasinya.

Netanyahu telah mempresentasikan rencananya ke kabinet keamanan pada Kamis (22/2/2024). Perubahan pada detail rencana masih mungkin terjadi. Dalam daftar tujuan jangka panjangnya, Netanyahu menolak “pengakuan sepihak” atas negara Palestina. Dia mengatakan penyelesaian konflik dengan Palestina hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

Baca Juga

Di Gaza, Netanyahu menguraikan demiliterisasi dan deradikalisasi sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Dia tidak merinci kapan tahap perantara itu akan dimulai atau berapa lama akan berlangsung. Namun ia mengkondisikan rehabilitasi Jalur Gaza, yang sebagian besar telah porak poranda akibat agresi Israel, harus dilakukan demiliterisasi sepenuhnya.

Netanyahu kemudian mengusulkan Israel hadir di perbatasan Gaza-Mesir dan bekerja sama dengan Kairo serta Amerika Serikat di wilayah tersebut guna mencegah upaya penyelundupan, termasuk di penyeberangan Rafah. Untuk menggantikan kekuasaan Hamas di Gaza sambil menjaga ketertiban umum, Netanyahu menyarankan untuk bekerja sama dengan perwakilan lokal “yang tidak berafiliasi dengan negara atau kelompok teroris dan tidak didukung secara finansial oleh mereka”.

Netanyahu juga menyerukan penutupan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menggantikannya dengan kelompok bantuan internasional lainnya.

“Dokumen prinsip-prinsip perdana menteri mencerminkan konsensus publik yang luas mengenai tujuan perang dan penggantian pemerintahan Hamas di Gaza dengan alternatif sipil,” kata sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel, dikutip laman Al Arabiya. Jumat (23/2/2024).

Dokumen rencana tersebut kini akan didiskusikan di kabinet keamanan Israel. Hingga kini pertempuran antara Israel dan Hamas masih berlangsung di Gaza. Lebih dari 29.400 warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya pada 7 Oktober 2023 lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement