REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Republik Cina tetap percaya diri meski Perdana Menteri Tuvalu yang baru Feleti Teo memiliki sikap untuk berpihak pada Taiwan. "Sejumlah negara yang masih memiliki apa yang disebut 'hubungan diplomatik' dengan wilayah Taiwan harus memilih untuk berdiri di sisi sejarah yang benar dan membuat keputusan yang tepat agar dapat sesuai dengan kepentingan dasar dan jangka panjang mereka," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Senin, (26/2/2024).
Tuvalu, negara kepulauan dengan populasi sekitar 11.200 jiwa di Samudra Pasifik melakukan pemilihan pada Januari 2024. Selanjutnya, parlemen Tuvalu memilih Feleti Teo sebagai perdana menteri. Saat ini hanya ada 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Vatikan.
"Menjunjung tinggi prinsip 'Satu Cina' artinya mengikuti tren opini global dan alur sejarah. Sebanyak 183 negara di dunia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina berdasarkan prinsip satu Cina," ungkap Mao Ning.
Hasil pemilu di Tuvalu tertunda selama satu bulan karena cuaca buruk sehingga menghentikan kapal-kapal yang membawa anggota parlemen baru ke ibu kota untuk memilih perdana menteri. Sebelumnya, salah satu negara Pasifik yang tadinya sekutu Taiwan, Nauru, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada Januari 2024.
Nauru menandatangani komunike bersama dengan pemerintah Cina pada 15 Januari 2024 sehingga memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan menyatakan tidak akan lagi mengakui Taiwan sebagai "negara terpisah", melainkan "sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Cina".
Nauru diketahui menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada 2002. Namun, pada tahun 2005 Nauru menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan dan memutus hubungan dengan Cina
Pernyataan Nauru untuk mengakui prinsip "Satu Cina" itu pascapemilu Taiwan pada 13 Januari 2024 yang dimenangkan William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang digambarkan Beijing sebagai salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika