REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengusulkan agar ada badan internasional yang mengatur soal kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Pembentukan badan tata kelola internasional khusus untuk AI di bawah PBB akan memungkinkan semua negara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pengembangan AI," kata Menlu Wang Yi dalam konferensi pers soal "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China" di Beijing, China, pada Kamis (7/3/2024).
China, menurut Menlu Wang, secara aktif dan terbuka untuk kerja sama bidang AI dengan negara-negara lain, dan sejauh ini telah menjalin mekanisme dialog dengan beberapa negara.
"Kerja sama antar kekuatan AI sangatlah penting, begitu pula peningkatan kapasitas di negara-negara berkembang. Kami akan menyerahkan rancangan resolusi tentang 'Penguatan Kerja Sama Internasional dalam Pembangunan Kapasitas Kecerdasan Buatan' ke Majelis Umum PBB untuk mendorong pertukaran teknologi antara semua pihak dan berupaya menjembatani kesenjangan AI sehingga tidak ada negara yang tertinggal," ungkap Menlu Wang.
Wang menyebut kemajuan AI telah memasuki tahap perkembangan yang eksplosif.
"Kami menganjurkan untuk memberikan perhatian terhadap pembangunan dan keamanan, meraih hal dan peluang baru namun di saat yang sama mengerem sejumlah hal sebelum dampak negatif terjadi sehingga kita dapat bersama-sama mendorong tata kelola global kecerdasan buatan," tambah Menlu Wang.
Pada bulan Oktober 2023, Wang Yi mengatakan Presiden Xi Jinping sudah mengusulkan Inisiatif Tata Kelola Global mengenai AI dari sudut pandang China.
"Kami mengutamakan tiga hal, pertama memastikan manfaat AI bagi kesejahteraan umum umat manusia dapat sejalan dengan norma etika manusia, sejalan dengan kaidah hukum internasional, dan sejalan dengan arah kemajuan peradaban manusia," ungkap Wang Yi.
Kedua, memastikan keamanan penggunaan sehingga AI selalu berada di bawah kendali manusia, dan terus meningkatkan kemampuan dalam penilaian dan pengendalian risiko.
"Ketiga adalah memastikan keadilan. Artinya, pembentukan badan tata kelola internasional untuk AI di bawah kerangka PBB akan memungkinkan semua negara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pengembangan AI," ungkap Menlu Wang.
Pada saat yang sama, PBB juga perlu mengikuti perkembangan zaman, terus melakukan reformasi dan perbaikan, beradaptasi dengan realitas baru dinamika politik dan ekonomi internasional dan meningkatkan keterwakilan dan suara negara-negara berkembang.
"Negara-negara besar perlu memikul tanggung jawab mereka dan mendorong PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan lebih baik, membangun konsensus global, memobilisasi sumber daya global, dan mengoordinasikan tindakan global," tambah Wang.
China mendukung PBB menjadi tuan rumah "KTT Masa Depan" dan mencapai "Perjanjian untuk Masa Depan" yang menguntungkan semua pihak.
"Kami siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan perbaikan PBB berdasarkan hukum internasional dengan keadilan sebagai kuncinya," kata Wang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika