REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sidang parlemen "Dua Sesi" China resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja Komite Tetap hingga revisi undang-undang Organik Dewan Negara.
"Sidang sesi ke-14 Kongres Rakyat Nasional China (NPC) telah selesai dan menghasilkan keputusan yang penting," kata Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji dalam sidang di Balai Agung Rakyat, Beijing, China pada Senin (11/3/2024).
Disebut "Dua Sesi" karena sidang parlemen itu terdiri dari sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yang anggotanya merupakan penasihat sebagai perwakilan masyarakat luas dan sidang Kongres Rakyat Nasional (NPC) dengan anggotanya politisi yang dipilih mewakili Partai Komunis China dari berbagai provinsi maupun departemen pemerintahan. Sidang CPPCC telah berakhir pada Minggu (10/3).
"Hasil sidang sepenuhnya menunjukkan kesatuan keinginan partai dan rakyat. Ini juga menunjukkan manfaat dari seluruh proses demokrasi rakyat dan sistem politik di China," tambah Zhao Leji.
Menurut Zhao Leji, berbagai pertemuan dalam NPC sudah membahas beragam aspirasi dan keinginan rakyat untuk masuk dalam legislasi.
"Tahun ini menandai peringatan berdirinya Republik Rakyat China ke-75. Tahun ini juga menjadi periode penting bagi kami untuk mencapai target Rencana Lima Tahun ke-14, maka para deputi harus memikul tanggung jawab untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas demi mencapai negara sosialis modern yang kuat," ungkap Zhao Leji.
Dalam sidang yang dihadiri oleh 2.900 orang anggota NPC yang disebut deputi itu, dilaksanakan voting langsung terhadap tujuh pembahasan.
Ketujuh hal tersebut yaitu (1) Implementasi Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2023 dan Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2024, (2) laporan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2023 dan rencana anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, (3) laporan kerja pemerintah.
Selanjutnya disepakati juga (4) laporan kerja Komite Tetap NPC, (5) laporan kerja Kejaksaan Agung, (6) laporan kerja Mahkamah Agung, dan (7) revisi Undang-Undang Organik Dewan Negara.
Hadir dalam penutupan sidang tersebut Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping serta anggota Komite Tetap Politbiro PKC yaitu Perdana Menteri Li Qiang, Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Huning, Kepala Staf Cai Qi, Wakil Perdana Menteri Ding Xuexiang dan Ketua Komisi Pusat Disiplin Li Xi.
Berdasarkan Konstitusi China, semua organ eksekutif, pengawasan, peradilan dan kejaksaan dibentuk oleh Kongres Rakyat Nasional China (NPC) sebagai badan tertinggi sehingga organ pemerintah di bawahnya bertanggung jawab kepada NPC.
Terdapat lebih dari 2,7 juta deputi NPC di lima tingkat pemerintahan termasuk 2.956 orang deputi NPC di tingkat nasional. Para deputi itu bekerja paruh waktu dan menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Dalam sidang tahunan, deputi NPC meninjau dan melakukan perubahan undang-undang maupun penggantian personel seperti pemilihan presiden dan wakil presiden China setiap lima tahun.
Ketika tidak sedang bersidang, mereka menyerap aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam inspeksi penegakan hukum dan meneliti isu-isu penting atau mendesak.
Beberapa dari anggota NPC di daerah diundang untuk mengamati sidang legislatif dua bulanan dari Komite Tetap NPC, yang merupakan badan tetap NPC dan bertugas untuk memutuskan undang-undang penting berskala nasional. Anggota Komite Tetap (Central Committe) NPC terdiri dari 200 anggota penuh dan 170 anggota pengganti yang berkedudukan di ibu kota Beijing.
Sistem tersebut sudah berlaku sejak 15 September 1954 di China sehingga tahun ini adalah peringatan ke-70 tahun berdirinya NPC.
Namun tradisi konferensi pers oleh perdana menteri yang sudah berlangsung sejak 1993 tidak dilakukan lagi usai penutupan sidang parlemen "Dua Sesi".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
