REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Sekretaris jenderal organisasi hak asasi manusia Amnesty International Agnes Callamard mengecam komunitas global yang berpura-pura seolah-olah krisis di Gaza adalah krisis kemanusiaan dan bukan rekayasa Israel.
Hal ini ia sampaikan dalam unggahan ulang badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) di media sosial X.
"Sementara masyarakat internasional sibuk berpura-pura Gaza merupakan krisis kemanusiaan, Israel terus melanggar hukum internasional dengan impunitas total," katanya merujuk serangan terbaru Israel ke pusat pangan PBB di Gaza, seperti dikutip dari Aljazirah, Kamis (14/3/2024).
"Bantuan kemanusiaan dari udara dan pelabuhan bantuan Gaza tidak akan mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini. Dan tidak akan mengatasi kelaparan yang sengaja dibuat," katanya.
Dalam laporan di unggahan yang posting ulang Callamard, UNRWA mengatakan satu stafnya tewas dan 22 lainnya terluka dalam serangan pasukan Israel ke pusat distribusi makanan di timur Rafah.
"Serangan hari ini terhadap salah satu dari sedikit pusat distribusi UNRWA yang tersisa di Jalur Gaza terjadi ketika persediaan makanan semakin menipis, kelaparan meluas dan, di beberapa daerah, sudah dilanda kelaparan," kata Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini.
"Setiap hari, kami membagikan koordinat semua fasilitas kami di seluruh Jalur Gaza kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tentara Israel menerima koordinat fasilitas ini kemarin," tambahnya.
Sejak perang dimulai lima bulan yang lalu, UNRWA berulang kali menjadi sasaran serangan Israel dalam skala yang belum pernah terjadi di konflik lainnya di seluruh dunia. Lembaga itu mencatat sedikitnya 165 anggota tim UNRWA terbunuh, termasuk ketika sedang menjalankan tugas.
Lebih dari 150 fasilitas UNRWA dihantam, beberapa di antaranya hancur total, di antaranya banyak sekolah dan lebih dari 400 orang terbunuh saat mencari perlindungan di fasilitas PBB.
Dilaporkan ditemukan terowongan-terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer di bawah fasilitas dan instalasi UNRWA. Staf UNRWA juga dianiaya dan dipermalukan selama berada di pusat-pusat penahanan Israel.
"Personel, fasilitas dan aset PBB harus dilindungi setiap saat. Sejak perang ini dimulai, serangan terhadap fasilitas, konvoi, dan personil PBB telah menjadi hal yang biasa terjadi dengan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional," kata Lazzarini.
"Saya menyerukan sekali lagi untuk melakukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dan perlunya pertanggungjawaban," tambahnya.
Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Serangan tersebut telah menewaskan hampir 31.200 warga Palestina dan melukai lebih dari 72.900 lainnya di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan pokok.
Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina tersebut, menyebabkan penduduknya, terutama warga Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade terhadap sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sementaranya pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
