REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Lembaga bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) dan Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pihak berwenang Israel menolak izin masuk kepala lembaga itu ke Gaza. Dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan, ia berniat berkunjung ke Rafah.
"Namun satu jam yang lalu saya diberitahu izin masuk saya ke Rafah ditolak," kata Lazzarini di samping Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, seperti dikutip Aljazirah, Senin (18/3/2024). "Anda ditolak masuk Pemerintah Israel, penolakan ini langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada perwakilan dengan jabatan setinggi ini," kata Shoukry pada Lazzarini.
UNRWA didirikan pada 1949 untuk memberikan bantuan dan layanan dasar pada pengungsi Palestina dan penyedia bantuan dan layanan terbesar di Gaza. Langkah menolak izin Lazzarini masuk ke kantong permukiman itu dilakukan saat krisis kemanusiaan di Gaza semakin buruk.
Laporan yang didukung PBB mengatakan kelaparan di seluruh Gaza dilaporkan akan segera terjadi. "Kami berpacu dengan waktu untuk mencoba memulihkan dampak kelaparan yang menyebar dan melonjak di Jalur Gaza," kata Lazzarini.
Ia mengatakan, kelaparan di Jalur Gaza diciptakan manusia. Lazzarini menambahkan krisis dapat dipecahkan dan dipulihkan melalui kehendak politik yang tepat dan Gaza dapat "dibanjiri" makanan melalui pengiriman bantuan rute darat.
Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan sejak Israel menyerang Gaza lima bulan yang lalu sudah empat kali Lazzarini berkunjung ke kantong pemukiman itu. "Pihak berwenang Israel menolak CG (Komisioner Jenderal) UNRWA masuk ke Gaza hari ini," katanya.
Ini pertama kalinya Lazzarini dilarang masuk sejak ia mulai menjabat pada 2020 lalu. "Kami sudah siap untuk pergi pada pagi ini dengan pesawat Mesir dari Kairo ke El Arish," kata Touma. Israel menuduh 12 dari 13 ribu pegawai UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
Tuduhan itu mendorong 16 negara termasuk Amerika Serikat (AS) menahan bantuan sebesar 450 juta dolar AS ke UNRWA yang menimbulkan krisis dalam operasinya di Gaza. UNRWA memecat sejumlah stafnya dengan sebagai upaya mempertahankan kemampuan lembaga itu untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. PBB juga menggelar penyelidikan internal.
Australia salah satu dari beberapa negara yang sudah memulihkan donornya ke UNRWA. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan Australia sudah berkonsultasi dengan UNRWA dan pendonor lainnya dan puas lembaga bantuan itu bukan organisasi teroris.
UNRWA mengutuk serangan 7 Oktober 2023, dan mengatakan jika tuduhan Israel terhadap badan tersebut benar maka merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang dilayani UNRWA. Saat perang Israel di Gaza memasuki bulan keenam, PBB memperingatkan sedikitnya 576 ribu orang atau seperempat penduduknya di Gaza berada di ambang kelaparan.
Tekanan masyarakat Internasional agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk juga semakin menguat. Lazzarini juga mengatakan lebih dari 150 fasilitas UNRWA diserang, rusak atau hancur total dalam serangan yang dilancarkan Israel sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober. "Kami juga tahu sejumlah staf yang ditangkap melalui penyelidikan yang sangat keras, diperlakukan buruk dan dipermalukan," kata Lazzarini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
