REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (19/3/2024) berjanji akan mendukung RUU pendanaan guna menghindari government shutdown atau penghentian layanan nonesensial oleh pemerintah, menjelang tenggat akhir pekan. "Kami telah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Kongres mengenai rancangan undang-undang pendanaan setahun penuh yang tersisa," kata Biden melalui pernyataan.
"DPR dan Senat sekarang sedang berupaya menyelesaikan paket yang dapat segera diajukan, dan saya akan menandatanganinya segera," ujarnya. Pernyataan Biden itu muncul setelah para perunding, yang terdiri dari anggota DPR dari Partai Republik dan pemerintahan Biden, mencapai kesepakatan belanja Keamanan Dalam Negeri tahun fiskal 2024 pada Senin malam.
Ketua DPR Mike Johnson mengatakan, kesepakatan telah dicapai untuk alokasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang akan memungkinkan penyelesaian proses alokasi tahun fiskal 2024. "Komite DPR dan Senat sudah mulai menyusun naskah RUU untuk dipersiapkan untuk dirilis dan dipertimbangkan oleh seluruh DPR dan Senat sesegera mungkin," tulis Johnson di platform X.
Naskah paket enam RUU tersebut, yang akan mendanai departemen pertahanan, tenaga kerja, kesehatan dan layanan kemanusiaan, negara bagian dan prioritas lainnya, harus diselesaikan sebelum DPR melakukan pemungutan suara atas RUU itu. Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan bahwa komite alokasi Senat dan DPR sedang dalam proses menyelesaikan naskah dan laporan agar Kongres "meninjau dan mempertimbangkan secara cermat" sesegera mungkin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika