REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kepala Departemen Publisitas Komite Sentral Partai Komunis Cina Li Shulei memberikan pidato pembukaan dalam acara “The Third International Forum on Democracy: the Shared Human Values” yang digelar di Chinese Academy of History, Beijing, Rabu (20/3/2024). Pada kesempatan itu, dia mengatakan Cina telah menjalankan demokrasi dengan karakteristiknya sendiri.
“Di Cina, mulai dari kebijakan nasional hingga tata kelola sosial, dari kebutuhan dasar hingga pendidikan, pekerjaan, perawatan medis, dan perawatan lansia – masyarakat mempunyai tempat untuk menyampaikan keinginan serta permohonannya. Masyarakat melihat perubahan dan menerima manfaat nyata. Upaya ini membantu mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan efektivitas demokrasi,” kata Li.
Dia pun menyinggung tentang penyelenggaraan Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC) ke-14 awal bulan ini. Komite tersebut adalah badan penasihat politik nasional Negeri Tirai Bambu. Setiap tahun, CPPCC digelar untuk membahas aspirasi yang disampaikan masyarakat Cina kepada perwakilan mereka di badan tersebut.
Li menilai, hal CPPCC dan Kongres Rakyat Nasional adalah demokrasi dengan karakteristik Cina. "Demokrasi gaya Cina selalu berputar dan melayani modernisasi gaya Cina. Selalu diperlukan penyelesaian masalah-masalah rakyat yang mendesak dan menantang sebagai titik awal dan tujuan akhirnya, serta secara aktif merespons dan memenuhi beragam kebutuhan dan harapan masyarakat,” ucapnya.
Kendati demikian, Li menegaskan, Cina menolak demokrasi dijadikan alat untuk merusak perdamaian global. Li mengatakan Beijing menghormati negara-negara untuk memilih jalannya masing-masing.
Selain Li, Presiden Akademi Ilmu Sosial Cina, Gao Xiang, turut memberikan pidato pembukaan "The Third International Forum on Democracy: the Shared Human Values". Pada kesempatan itu, Gao mengatakan, sistem demokrasi Cina kontemporer berakar pada budaya tradisional unggul yang dipupuk oleh 5.000 tahun peradaban Cina.
Menurut Gao, sistem tersebut terus berinovasi dan berkembang dalam praktik untuk memastikan bahwa rakyat adalah penguasa negara. “Partai Komunis Cina mengusulkan dan mengembangkan demokrasi rakyat yang menyeluruh, serta terus-menerus mengubah nilai dan konsep menjadi pengaturan kelembagaan yang ilmiah dan efektif serta praktik demokrasi yang konkret dan realistis,” ucapnya.
Hampir 300 pejabat dan pakar dari 70 negara berpartisipasi dalam "The Third International Forum on Democracy: the Shared Human Values". Terdapat empat paralel forum dalam perhelatan tersebut. Forum pertama mengangkat tema “Democracy and Modern Governance”. Forum kedua bertajuk “Democracy and the Rule of Law in the Digital Times”.
Forum ketiga mengangkat tema “Artificial Intelligent and the Future of Democracy”. Sementara forum terakhir mengusung tema “Democracy and Global Governance in a Multipolar World”. Moderator dalam forum tersebut adalah Wakil Direktur CASS Wang Lei dan Duta Besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
